SIAK - Ratusan miliar tagihan dari pihak ketiga yang tertunggak menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Siak sepanjang tahun lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar menegaskan instruksi langsung dari kepala daerah untuk menomorsatukan penyelesaian utang demi menyelamatkan nasib para kontraktor dan rekanan.

Instruksi ini dikeluarkan menyusul terungkapnya total warisan utang yang menyentuh angka Rp326,9 miliar. Tunggakan raksasa ini merupakan efek domino dari proses lelang yang dipaksakan berjalan sebelum pelantikan bupati baru.

"Pemkab Siak optimis bisa membayarkan utang ini dengan menerapkan disiplin fiskal dalam bentuk efisiensi dan peningkatan PAD," ujar Mahadar, Kamis (4/6/2026).

Pangkas Anggaran Birokrasi Demi Rakyat

Untuk memastikan kas daerah cukup membayar cicilan utang sebesar Rp231,7 miliar pada tahun anggaran 2024, pemerintah daerah mengambil langkah tidak populer di kalangan birokrat. Anggaran perjalanan dinas dipotong tajam dan struktur organisasi dirampingkan.

Mahadar meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari level kabupaten hingga ke tingkat Camat, untuk tidak bergantung pada kucuran dana segar, melainkan berinovasi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski daerah sedang dalam mode ikat pinggang ketat, Afni-Syamsurizal memastikan program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan warga kelas menengah ke bawah tidak ikut tersapu efisiensi.

Beberapa program jaring pengaman sosial yang tetap berjalan di tengah badai defisit meliputi:

  • * Seragam Gratis: Distribusi dua pasang seragam untuk 13.000 lebih siswa SD dan SMP.
  • * Pemberdayaan Penjahit Lokal: Melibatkan UMKM untuk menjahit lebih dari 2.000 seragam bagi 1.300 siswa tidak mampu melalui skema Baznas Siak.
  • * Bantuan Kelompok Rentan: Penyaluran beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Non-PKH, insentif guru agama (MDA dan MDTW), hingga bantuan sosial lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim.
  • * Program Rumah Rakyat: Ruang dialog langsung antara kepala daerah dan warga yang rutin digelar tanpa protokoler mewah.
  • * Kolaborasi CSR: Menarik dana tanggung jawab sosial perusahaan (Pentahelix) untuk menambal kekurangan APBD dalam pembangunan fasilitas publik.

Kebijakan ini diambil agar masyarakat akar rumput tidak merasakan dampak langsung dari krisis anggaran yang sedang diselesaikan oleh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak.***