JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu segera membangun kekuatan politik baru yang lebih mandiri sebagai persiapan menuju tahun 2029. Hal ini mengingat struktur penopang pemerintahannya saat ini masih banyak bergantung pada jejaring kekuasaan rezim sebelumnya di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah menyarankan agar Prabowo mengambil langkah tegas untuk menciptakan basis politiknya sendiri. Ia merujuk pada belum adanya sikap pasti terkait isu ijazah Jokowi dan Gibran sebagai salah satu indikator perlunya kemandirian tersebut.

"Belum ada ketegasan Prabowo terkait ijazah Jokowi dan Gibran. Prabowo harus membangun kekuatan baru," sebutnya, Minggu (16/8/2026).

Langkah pembentukan sekitar 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo turut menjadi perhatian Amir. Ia melihat inisiatif tersebut berpeluang menjadi basis pendukung utama bagi Prabowo ke depannya.

Ia berharap puluhan ormas ini benar-benar diisi oleh kekuatan pendukung murni dan tidak sekadar menjadi kendaraan politik semata. Ia juga mewanti-wanti agar tidak ada rangkap jabatan yang melibatkan pengurus partai.

"Kita berharap pengurus Gerindra tidak merangkap ormas itu. Jangan sampai tidak memverifikasi orang rezim lama ada di ormas tersebut," pesannya.

Selain itu, pengelolaan keterlibatan keluarga dalam politik dinilai harus dilakukan secara hati-hati. Amir mengingatkan bahwa praktik nepotisme merupakan hal yang tabu di dunia politik, sehingga posisi Hashim perlu ditempatkan secara proporsional. Ia bahkan membandingkan situasi ini dengan era Presiden Soeharto, yang memberikan ruang bagi adik tirinya, Probosutedjo, di sektor bisnis alih-alih politik praktis. "Dalam politik, nepotisme itu tabu," tandasnya.***