PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan evaluasi serta meningkatkan kinerja para pegawai negeri sipil (PNS). Berbagai cara dan program pembaharuan agar mereka berangsur-angsur merasakan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Bahkan razia untuk mereka yang keluyuran juga sering dilakukan dengan harapan menjadi obat jera. Namun semua itu dinilai masih kurang maksimal, meski kerap dilakukan razia bahkan hingga 'dipermalukan' di depan umum.

Karena masih banyak dari pegawai yang bersangkutan mencoba untuk 'mencuri-curi' waktu keluar kantor. 'Korupsi' akan jam kerja ini sering terlihat dilakukan oleh banyak PNS di Lingkungan Pemprov Riau.

Melihat kondisi ini, Pemprov Riau terus mengupayakan pengawasan dan peningkatan kinerja serta pelayanan PNS kepada pemerintah dan masyarakat.

Karena jika dibiarkan, 'tradisi' seperti keluyuran di tempat-tempat keramaian saat jam kerja, duduk di warung kopi, kantin dan sebagainya ditakutkan akan meluas kepada mereka yang belum melakukan.

Penguatan tentu saja harus dimulai dari kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena PNS berada di bawah pengawasan SKPD yang bersangkutan.

Dalam waktu dekat, Pemprov Riau akan memberlakukan 'finger print' (absensi sidik jari, red) kepada masing-masing pegawai. Langkah dinilai cukup efesien, meski ada beberapa SKPD yang sudah menggunakannya.

"Untuk lebih menertibkan pegawai, kita berencana menggunakan 'finger print' untuk absensi di setiap kantor SKPD," terang Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Zaini Ismail.

Karena absensi menggunakan sidik jari tersebut dinilai cukup efektif karena terdata siapa saja mereka yang bolos atau keluyuran terlalu lama, bahkan yang tidak masuk kantor sekalipun. Akan diterapkan sistem berapa kali dalam sehari PNS melakukan absensi.

Mengenai sanksi, Pemprov Riau akan menyerahkan kepada aturan yang sudah ditetapkan. Mulai dari pemotongan tunjangan hingga penundaan kenaikan pangkat dan jabatan.***