PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengadaan mobil dinas dan operasional untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Riau yang baru oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2014 resmi dibatalkan.

Belum ada langkah selanjutnya atau alternatif yang ditempuh untuk pengadaan mobil tersebut. Namun hampir Rp70 miliar anggaran yang disiapkan untuk itu dipastikan mengendap menjadi Silpa tahun ini.

Saat ditanyakan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, dirinya hanya memberi solusi agar pimpinan dan anggota dewan yang baru tersebut menggunakan kendaraan pribadi untuk sementara.

"Pakai kendaraan sendiri dulu," kata mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Karena dirinya belum bisa menyampaikan apa solusi yang akan diambil pasca pembatalan pengadaan mobil dinas dan operasional tersebut. Karena disinyalir, pengadaan mobil dinas dengan harga miliaran tersebut dinilai sangat berlebihan.

Bahkan mendapat kecaman dan kritikan dari seluruh lapisan masyarakat setiap harinya. Ditambah lagi, Plt Gubernur Riau baru saja mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan penghematan anggaran.

Penyerapan anggaran yang dinilai bisa dipangkas lebih baik diarahkan kepada pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Ditambah lagi dengan kondisi Riau yang saat ini memang tengah membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan.

Arah yang dituju adalah wilayah kemaritiman. Dimana hampir seluruh wilayah pesisir Riau membutuhkan sentuhan untuk perubahan. Baik di bidang pembangunan maupun berbagai sektor lainnya.***