BANGKINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Yusri menginginkan angka kemiskinan menurun dengan cara perbaiki validasi data.

Apalagi menurut Sekda Yusri, pemerintah hari ini lebih nyaman memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, baik tunai maupun non tunai. Dimana hal ini lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Apalagi beberapa institusi, kata pria yang juga menjabat saat ini sebagai PLH Bupati Kampar, bahwa seperti Polri, ASN, perbankan ikut serta dalam pendistribusian maupun pendampingan.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Kampar saat membuka secara resmi sosialisasi perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II - 2019. Acara ini terlihat dihadiri Wakil Kepala Bansos Provinsi Riau Imam Saputra dan Irwan Annas, Kepala Analisis System Pembayaran Perwakilan BI Provinsi Riau, Kadis Sosial Kampar Amin Filda, Kapolsek Se-Kabupaten Kampar, Camat dan Kepala OPD, Selasa (16/7/2019) di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar.

"Kita akan terus perbaiki validasi data. Ini agar dapat disempurnakan dan menyerap secara menyeluruh fakir miskin dan duafa akan kita berikan kewenangan kepada Camat, Kades maupun pendamping, kita harapkan orang miskin di Kampar semakin berkurang," ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri, kalaulah sepakat satukan data agar mendapatkan hasil yang sempurna, kedepannya akan ada beberapa perusahaan yang mengembalikan lahannya kepada masyarakat seperti PTPN V dan Ciliandra. Dimana nantinya akan turut mengurangi jumlah ribuan angka kemiskinan di Kampar,

"Dan perkembangan data penerima inilah yang kita harapkan akan semakin menurunkan angka kemiskinan di lapangan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Analisis System Pembayaran Perwakilan BI Provinsi Riau, Irwan Annas berkomitmen mengawasi penyaluran bansos di Kampar. Dan ia menjelaskan jumlah penerima di Kampar dan di 4 kabupaten lainnya.

Saat ini, kata Irwan, jumlah penerima program bantuan sosial dan subsidi meningkat secara signifikan selama 2019, yakni sebanyak 186.501 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang menjadikan meningkatnya anggaran bansos nasional dari 19,3 T menjadi 32,7 T, dimana untuk Riau sebesar 9,1 triliun.

"Untuk tahap II, akan dilaksanakan di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Kampar, Rohul Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan target launching BPNT pada bulan agustus 2019,'' kata Irwan Annas. ***