PEKANBARU – Memasuki awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau menjadikan momentum tersebut untuk menuntaskan berbagai kegiatan skala prioritas. Seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bekerja lebih fokus, disiplin, serta berpedoman pada kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan seluruh program dan kegiatan tahun 2026 harus melalui penyaringan ketat, menyesuaikan tingkat urgensi dan kemampuan fiskal daerah. Kondisi keuangan daerah yang masih dalam tahap pemulihan, menurutnya, menuntut kebijakan yang realistis dan bertanggung jawab.

“Memang tugas kami tahun 2026, saya minta dari Sekda dan semua kawan-kawan menyelesaikan kegiatan skala prioritas. Nanti sudah disepakati seluruh kepala OPD dan inspektorat, ya dikerjakan,” katanya saat memimpin apel perdana tahun 2026 di Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, kesepakatan yang telah diputuskan bersama tidak boleh berubah di tengah pelaksanaan. Seluruh OPD diminta konsisten menjalankan program yang telah ditetapkan agar tidak memunculkan persoalan baru dalam pengelolaan anggaran.

SF Hariyanto juga mengingatkan agar kegiatan yang sudah disepakati tidak kembali dibuka untuk proses lelang tambahan. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran dan memperberat beban keuangan daerah.

“Kalau kegiatan ini semua sudah disepakati, jangan lagi nanti pas bisa dibuka, dilelang. Kalau dilelang nanti terjadi bengkak lagi,” jelasnya.

Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah mengedepankan kebersamaan dan kejujuran. Kedua hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan defisit anggaran yang sedang dihadapi.

“Dalam situasi keperihatinan ini, saya minta kebersamaan dan kejujuran yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Insyaallah, kita tidak perlu beribut-ribut, masalah defisit yang pening ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan optimisme terhadap target pendapatan daerah. APBD Riau 2026 telah ditetapkan sebesar Rp8,3 triliun dan dinilai masih realistis untuk dicapai melalui kerja keras serta sinergi semua pihak.

Ia menerangkan, Pemprov Riau telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan sejumlah pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau, guna mendukung pencapaian target pendapatan tersebut.

“Kalau target APBD sudah kita buat 8,3 triliun. Pendapatan, insyaallah yakin dan percaya karena kita sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya,” terangnya.

Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan mitra strategis akan sangat menentukan keberhasilan target pendapatan. Potensi daerah, katanya, harus dimaksimalkan secara profesional dan transparan. “Insyaallah, kalau kita bekerja keras hasilnya bisa dapat,” pungkasnya. ***