JAKARTA - Kepala daerah diminta memfasilitasi dan menginisiasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di wilayah masing-masing. Langkah ini tertuang dalam surat edaran (SE) nomor 400.2.7/4657/SJ yang diterbitkan oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian. Melalui aturan ini, gubernur, bupati, serta wali kota diimbau menyiapkan ruang publik dan lokasi strategis untuk menyelenggarakan nobar sesuai kondisi serta kemampuan daerah.

Instruksi ini disampaikan langsung saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Saya sudah membuat surat edaran untuk menjadi landasan rekan-rekan kepala daerah untuk membuat kebijakan, membuat turunannya, edaran kepada camat, kepala desa untuk membuat nonton bareng, ini lumayan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli," kata Tito dalam keterangan tertulis.

Dukungan Teknis dan Keamanan Wilayah

Melalui surat tertanggal 14 Juni 2026 tersebut, Mendagri mengimbau agar kepala daerah menggerakkan perangkat daerah untuk memberikan dukungan pelaksanaan nobar Piala Dunia. Beberapa poin penting pelayanan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah meliputi:

  • * Fasilitas Dasar: Penyediaan sarana pendukung dan dukungan teknis lainnya di lokasi acara.
  • * Manajemen Lapangan: Pengaturan lalu lintas serta pemeliharaan kebersihan di area publik tempat nobar berlangsung.
  • * Jaminan Keamanan: Melakukan koordinasi pelaksanaan nobar dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berjalan.

"Piala Dunia ini momentum bagi kita, pemerintah pusat maupun seluruh pemerintah daerah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat," ujarnya.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Mendagri juga berharap ajakan partisipasi masyarakat, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan dapat menggerakkan perekonomian lokal. Pemda pun diminta melakukan publikasi dan sosialisasi agar kegiatan nobar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

"Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," katanya.

Langkah strategis ini mendapat sambutan positif dari sektor penyiaran publik. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari mengapresiasi upaya Mendagri dalam mendorong geliat ekonomi daerah melalui nobar.

Berdasarkan simulasi dampak ekonomi yang dihitung oleh TVRI, estimasi nilai yang dihasilkan dari gelaran ini sangat besar:

  • * Total Dampak: Proyeksi perputaran ekonomi mencapai Rp 2,34 triliun.
  • * Pendapatan Harian: Estimasi nilai mencapai Rp 46,91 miliar per malam.
  • * Asumsi Venue: Angka tersebut dihasilkan jika nobar dilakukan di 5.864 venue aktif selama 50 malam efektif, dengan melibatkan rata-rata empat UMKM per venue.

"Kalau semuanya aktif ini semuanya akan luar biasa," tutup Fiki. ***