JAKARTA - Anomali ekonomi nasional mencuat ke permukaan setelah angka pertumbuhan sebesar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir terbukti tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Alih-alih semakin makmur, kelompok kelas menengah justru menyusut drastis diiringi melonjaknya persentase kemiskinan di berbagai daerah.

Presiden RI, Prabowo Subianto mempertanyakan langsung ketimpangan tersebut di hadapan anggota legislatif saat menyampaikan agenda Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

"Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," urai Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/5/2026).

Kondisi paradoks ini disinyalir kuat berakar dari persoalan sistemik dalam tata kelola institusi keuangan negara. Selama puluhan tahun, sebagian besar kekayaan alam nusantara bocor dan mengalir ke luar negeri melalui berbagai celah manipulasi perdagangan seperti under-invoicing, transfer pricing, hingga maraknya aksi penyelundupan.

"Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita," tegasnya.

Lemahnya kedaulatan dalam mengendalikan harga pasar global turut memperparah hilangnya potensi pendapatan domestik. Meski berstatus sebagai salah satu negara penghasil utama kelapa sawit, nikel, emas, dan ragam hasil tambang, penentuan harga jual komoditas strategis tersebut kerap didikte oleh kekuatan asing.

"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," paparnya.***