PEKANBARU – Gelombang pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menuai perhatian serius. Menurut peneliti Lingkar Studi Marpoyan Circle Indonesia (MCI), Andree Armilis, fenomena ini bukan sekadar peristiwa administratif, melainkan cerminan krisis kepercayaan dan disfungsi institusi birokrasi.

Dalam keterangannya kepada GoRiau.com, Senin (19/5/2025), Andree mengatakan, pengunduran diri secara massal ini menandakan adanya tekanan struktural yang menciptakan atmosfer kerja tidak sehat di tubuh birokrasi Riau.

"Jika benar ada intimidasi dari pengawasan internal, khususnya oleh Inspektorat, maka ini bukan lagi pembinaan, tapi tekanan sistemik. Birokrasi yang bekerja dalam ketakutan hanya akan bersikap defensif, bukan produktif," ujarnya.

Andree menyebut gejala ini sebagai tanda dari kerusakan struktural yang mengarah pada disfungsi. Ia membandingkan situasi tersebut dengan teori anomie yang dikemukakan sosiolog Emile Durkheim, yaitu ketika norma bersama runtuh dan solidaritas antarorganisasi hilang.

"Pejabat mundur bukan karena pensiun atau rotasi alamiah, tapi karena tekanan. Ini adalah tanda serius bahwa sistem internal sudah tidak sehat," jelasnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab Gubernur Riau dalam mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, kepala daerah tidak bisa hanya diam sebagai penonton ketika kepercayaan dalam birokrasi sedang tergerus.

"Seorang gubernur harus hadir sebagai penjaga stabilitas moral birokrasi. Jika situasi ini dibiarkan, bukan hanya loyalitas internal yang hilang, tapi juga legitimasi publik," tegasnya.

Andree menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang otentik dan menyentuh akar persoalan. Menurutnya, langkah seperti audit menyeluruh terhadap Inspektorat dan perlindungan bagi ASN yang bersuara kritis harus segera dilakukan.

"Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada slogan atau digitalisasi layanan. Kita butuh penataan ulang sistem pengawasan yang beretika," paparnya.

Ia menilai fenomena ini sebagai alarm krisis etika dalam tata kelola pemerintahan. Tanpa langkah tegas dan keberanian politik untuk membuka ruang dialog, maka pengunduran diri yang terjadi hanyalah puncak dari degradasi sistemik yang lebih dalam.

"Jika tidak ditangani secara serius, ini hanya awal dari pembusukan sistem yang makin parah," pungkasnya. ***