PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi defisit anggaran yang terus berulang. Pengamat ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim, menegaskan bahwa strategi utama yang harus dilakukan mencakup penghematan anggaran, penajaman prioritas program, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemprov Riau harus lebih cermat dalam menentukan prioritas, mendahulukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, sumber PAD perlu diperkuat dengan meningkatkan kinerja perusahaan daerah agar mampu mendatangkan dividen, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menarik investasi swasta dan masyarakat," ujar Edyanus kepada GoRiau.com, Senin (24/2/2025).

Edyanus menyoroti bahwa pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan anggaran di beberapa sektor, seperti:

* Perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak.

* Rapat-rapat yang selama ini menghabiskan banyak anggaran.

* Biaya administrasi, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang bisa lebih diefisienkan.

Menurutnya, Pemprov Riau juga harus menerapkan langkah-langkah serupa untuk mengurangi pemborosan anggaran.

Lebih lanjut, Edyanus menegaskan bahwa kepala daerah yang baru harus lebih tegas dalam mengontrol seluruh OPD, terutama dalam pengelolaan program dan upaya menarik investasi luar ke Riau. Jika tidak ada langkah nyata, defisit anggaran berpotensi terus berulang setiap tahun.

"Yang paling krusial adalah pemilihan orang-orang yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi strategis, terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dua OPD ini memegang peran penting dalam merancang program serta mencari sumber pendapatan bagi daerah," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan strategi pengelolaan keuangan yang cermat. Jika hal ini diterapkan dengan baik, maka Pemprov Riau dapat keluar dari persoalan defisit anggaran dan lebih fokus pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. ***