JAKARTA - Gerakan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto seperti Amien Rais dan Eggi Sudjana diperkirakan bakal gembos. Meski upaya people power diubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat, gerakan tersebut dinilai akan layu sebelum berkembang.

People power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati memprediksi gerakan tersebut bakal antiklimaks.

Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat gerakan people power di tanggal 22 Mei 2019 antiklimaks. Di antaranya, banyaknya tokoh yang keras menyerukan people power mulai dibungkam.

Sebut saja, Eggi Sudjana yang kini dijadikan tersangka dan ditahan karena dugaan makar melalui ucapan people power-nya pada 17 April 2019. Kemudian Kivlan Zen dan Amien Rais yang juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan upaya makar.
Lihat juga: Jadi Saksi untuk Eggi, Kivlan Zen Penuhi Panggilan Polisi
Tokoh-tokoh simpul 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' sibuk berurusan dengan kasus hukum yang menjeratnya.

"Saya pikir potensi mobilisasi massa pada 22 Mei 2019 itu tetap besar meski jumlah pesertanya mungkin tidak sebanyak aksi-aksi sebelumnya. Hal ini dikarenakan para pentolan aksi dalam PA212 ini banyak terjerat kasus," kata Wasisto saat seperti dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Belum lagi, kata Wasisto, soliditas BPN saat ini diragukan. BPN bahkan terkesan lepas tangan dengan gerakan ini. Mereka menyebut tidak berencana melaksanakan people power dalam menyikapi hasil pemilu.

"Para elite koalisi 02 kini juga terpecah dan hendak menyeberang ke kubu 01," kata Wasisto.

Kata Wasisto, polisi juga sudah melakukan serangkaian langkah preventif. Mulai dari meningkatkan pengamanan hingga menangkap berbagai pelaku video ujaran kebencian yang menjurus pada gerakan people power.

"Serangkaian aksi preventif kepolisian dengan menangkapi berbagai pelaku video ujaran kebencian tentu akan membuat calon peserta akan berpikir ulang," kata Wasisto.

Pengamat Politik Universitas Padjajaran Muradi mengatakan hal itu merupakan indikasi bahwa gerakan ini akan gembos dan tidak sebesar yang digadang-gadang.

"Perubahan people power jadi kedaulatan rakyat mereka kemudian tidak berani menggunakan simbol people power, people power itu massanya ratusan ribu hingga jutaan, sekarang sudah enggak berani itu," kata Muradi.

Rencana 'people power' pertama kali digaungkan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais saat melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia mengatakan jika Prabowo kalah, pihaknya tidak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, namun gerakan sosial bakal jadi jalan yang ditempuh. Lambat laun gerakan ini mulai tereduksi. Amien kemudian menguubah istilah People Power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan gerakan people power ini takkan berkembang menjadi besar.

Layunya gerakan itu, kata dia disebabkan karena people power seharusnya mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Namun yang ada saat ini, gerakan people power hanya digunakan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan politik partisan saja.

"Makanya kemudian wajar kalau people power ini berubah jadi kedaulatan rakyat, susah ini, utopis gerakan ini. Kalau ada demonstrasi menolak hasil pemilu itu letupan biasa saja, kecuali seluruh provinsi menolak rekap hasil pemilu itu baru people power," kata dia.

Menurutnya, orang yang berunjukrasa di depan KPU, Bawaslu hanya orang itu-itu saja, dan lebih tepat disebut partisan people power yang mengklaim nama rakyat.

"Tapi rakyat yang diwakilinya menolak atau tidak mendukung," kata Adi.

Prabowo Jadi Sosok Kunci

Meski gerakan people power ini diprediksi antiklimaks, Prabowo disebut akan menjadi sosok kunci menentukan nasib gerakan itu. Pasalnya ia adalah salah sosok yang ikut berkontestasi dalam Pilpres kali ini.

Sikap Prabowo sangat menentukan kondusifitas pengumuman pemenang Pilpres 2019.

Menurut Adi, Prabowo merupakan satu-satunya pihak yang bisa meredam kegaduhan pada hari H pengumuman pemenang Pilpres.

"Karena Prabowo aktor kuncinya ia bisa turut menentukan apakah saat pengumuman gaduh atau tidak karena Prabowo kontestan," kata Adi.

Terlebih Adi menilai Prabowo seharusnya bersikap legawa apabila saat pengumuman dia dinyatakan kalah. Menurutnya sebagai seorang negarawan alangkah baiknya ia mengeluarkan narasi-narasi yang meneduhkan dan berbesar hati dalam menerima hasil Pilpres 2019 mendatang.

"Tidak ada yang ragukan sikap nasionalis Prabowo, enggak ada yang meragukan itu. Sikap itu harus diulang bahwa Prabowo legawa tunjukkan sikap kenegarawanan-nya itu," katanya.***
Ads