PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membuat kebijakan, karena itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Hal itu dia sampaikan menanggapi pemutusan kontrak oleh Dinas Perhubungan kepada PT Datama, yang belakangan menimbulkan pro-kontra, dimana Pemko secara tiba-tiba menunjuk PT Datama untuk mengelola parkir di Kota Pekanbaru.

Sebenarnya, kata Politisi PAN ini, pemutusan kontrak tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari DPRD Kota Pekanbaru terkait swastanisasi mendadak perparkiran ini.

"Memang yang kita baca pemutusan kontrak terkait ketidakmampuan PT Datama dalam menyetorkan deposit, sejauh ini kan masih sampai disana, kita tunggu penjelasan lebih lanjutnya. Kita akan undang mereka karena permasalahan ini kan belum kelar, termasuk juga kita tanya solusi kedepannya," kata Roni kepada GoRiau.com, Minggu (28/2/2021).

Munculnya permasalahan-permasalahan ini, lanjutnya, disebabkan oleh tidak adanya komunikasi dari Pemko Pekanbaru ke DPRD dalam kebijakan mengswastanisasikan lahan perparkiran. Jika ada komunikasi awal, dia yakin permasalahan parkir tidak akan berlarut seperti ini.

"Kalau dijelaskan dari awal, kita kan juga bisa menjelaskan ke masyarakat dengan transparan, terutama kepada juru parkir yang ada sekarang. Karena kita tahu semua prosesnya dari awal," tuturnya.

"Dan perencanaannya harus dimatangkan dulu, jangan mereka (Pemko) lakukan kajian sendiri, libatkan dewan sehingga kita bisa memberi masukan sebelum kebijakan ini lahir," katanya.

DPRD, sambungnya, merupakan representasi rakyat, makanya apapun kebijakan yang dibuat Pemko sebaiknya didiskusikan dengan DPRD Kota Pekanbaru. Supaya masukan dari masyarakat bisa tersampaikan dalam hal pembuatan kebijakan.

"Kalau DPRD mendukung, berarti masyarakat mendukung, karena kami ini kan representasi masyarakat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, swastanisasi parkir oleh PT Datama memang mendapat banyak penolakan, baik oleh Komisi IV, Komisi II dan Komisi I. Namun, PT Datama tidak juga datang, dan secara tiba-tiba Dishub memutuskan kontrak dengan PT tersebut.

Kontrak kerjasama perparkiran di Kota Pekanbaru baru saja berjalan. Kontrak itu antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan PT Datama sebagai pengelola parkir di beberapa titik.

Namun, kerjasama baru seumur jagung itu diduga telah berakhir. Beredar surat pemutusan kontrak oleh Dishub Pekanbaru terhadap PT Datama.

Di dalam surat yang beredar dengan nomor 22/Dishub/UPT-PKK/II/21 itu berisi PT Datama sebelumnya sudah mendapatkan teguran kedua dari Dishub dengan nomor : 105/02/SB/DAT/2021 tertanggal 24 Februari 2021.***