JAKARTA, GORIAU.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengambil alih pimpinan penanganan kabut asap di Riau, bila dalam 1 hingga 2 hari ke depan Pemerintah Provinsi Riau dan para menteri tidak mampu melakukannya.  

SBY mengaku telah menginstruksikan kembali jajaran pemerintah terakit agar segera melakukan operasi tanggap darurat untuk mengatasi kabut asap di wilayah Riau akibat pembakaran lahan."Malam ini saya telah instruksikan agar para menteri terkait segera lakukan operasi tanggap darurat, dengan gunakan semua cara dan alat," kata SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Kamis (12/3/2014) malam. Tweet itu disampaikan SBY di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.Di awal tweet-nya, SBY mengaku memahami keresahan dan kemarahan sebagian rakyat akibat asap dan kebakaran lahan di Riau. Di samping karena cuaca ekstrim, kata SBY, kebakaran lahan itu juga akibat adanya warga dan perusahaan yang membakar lahan.SBY mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat dan daerah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI dan Polri telah berusaha mengatasi bencana itu. Namun, SBY mengakui bahwa hasilnya belum memuaskan."Kita perlu kerja sama. Perlu dibangun tanggung jawab kesadaran bersama untuk berhenti membakar ladang secara serampangan," kata SBY.SBY lalu menyinggung langkah Polri yang telah menetapkan 37 orang sebagai tersangka terkait kasus pembakaran lahan di Riau. Hanya, jika setiap tahun masih membakar, katanya, bencana itu akan terjadi lagi."Saya ingin para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk cegah dan tangani asap ini. Mengapa terus terjadi rakyat jadi korban," kata SBY."Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa mengatasi, kepempimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," pungkas SBY di akhir tweet.Seperti diberitakan, pemerintah dinilai abai dan lalai mengatasi kabut asap di Riau. Warga bereaksi beragam menyikapi bencana asap yang sudah mengganggu kehidupan.Dampak dari asap itu di antaranya sekolah terpaksa diliburkan, penerbangan dibatalkan atau dilakukan pengalihan pendaratan ke bandara lain akibat kondisi jarak pandang yang pendek. Belum lagi warga yang terserang ISPA dan berbagai dampak lain.***