PEKANBARU - Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak bisa bekerja sendirian dalam menuntaskan persoalan infrastruktur. Upaya menggandeng pihak swasta pun terus digesa, salah satunya dengan mendorong partisipasi aktif PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Harapan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima audiensi Direktur Utama PT PHR Muhammad Arifin beserta jajaran manajemen di Kantor Gubernur Riau, Jumat (14/8/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan migas demi mendongkrak keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Fokus Perbaikan Jalan Lewat CSR

Dalam perbincangan tersebut, SF Hariyanto secara khusus menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah kerja PHR. Ia meminta perusahaan pelat merah tersebut turun tangan membantu perbaikan jalan-jalan yang rusak di daerah operasi mereka.

"Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi," tegasnya di hadapan jajaran manajemen PHR.

Ia juga menyambut baik inisiatif manajemen PHR yang datang berkunjung untuk mempererat ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri. "Terima kasih sudah datang ke sini, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu," sambungnya.

Jaminan Kelancaran Operasi Migas

Sebagai timbal balik dari kontribusi daerah, Pemprov Riau berjanji akan mengawal kelancaran aktivitas PHR. Bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) yang di dalamnya tergabung unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk turun tangan jika perusahaan menghadapi hambatan operasional di lapangan.

Pihak perusahaan diimbau untuk tidak ragu berkoordinasi guna mencari solusi penyelesaian masalah secara bersama. Langkah ini diambil demi mendukung target percepatan produksi minyak dan gas bumi (migas) berskala nasional.

Kabar Persetujuan Fiscal Terms Baru

Mendapat dukungan dari kepala daerah, Direktur Utama PT PHR Muhammad Arifin menyampaikan apresiasinya atas jaminan kelancaran operasional di wilayah Riau. Dalam kesempatan itu, ia juga membawa pembaruan informasi krusial dari pemerintah pusat terkait operasional hulu migas mereka.

Pemerintah pusat baru saja memberikan lampu hijau terhadap ketentuan fiskal (fiscal terms) terbaru untuk operasional PHR. Penyesuaian aturan fiskal ini dirancang untuk mengikuti dinamika dan upaya peningkatan produksi migas nasional yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," rincinya. ***