PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sepakat memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi ratusan sekolah, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, hingga digitalisasi pembelajaran. Berbagai agenda strategis tersebut dibahas langsung dalam pertemuan di Gedung E Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Delegasi Riau dipimpin oleh Sekdaprov Riau, Dr Syahrial Abdi. Rombongan disambut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, serta Inspektur Jenderal Kemendikdasmen RI, Faisal Syahrul.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, menyebut hasil pertemuan membawa angin segar bagi dunia pendidikan Bumi Lancang Kuning.

"Untuk program revitalisasi sekolah, tahun 2025 lalu terdapat 439 sekolah di Riau yang direvitalisasi mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Khusus SMA ada 45 sekolah dan 45 SMK yang direvitalisasi, termasuk pembangunan USB SMA di Kemuning, Inhil dan USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rohul," urainya kepada GoRiau.com, Kamis (14/5/2026).

Pemerintah pusat mencatat sekitar 16 ribu sekolah secara nasional tersentuh program revitalisasi sepanjang 2025. Target tersebut akan ditingkatkan drastis menjadi 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia untuk tahun 2026.

Riau diproyeksikan mendapat alokasi lebih besar dengan harapan melampaui angka 900 sekolah. Saat ini sudah ada 76 SMA dan 33 SMK yang masuk dalam sistem usulan kementerian, ditambah enam usulan pembangunan Unit Sekolah Baru. Pemprov Riau turut mengundang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI datang langsung meresmikan sekolah-sekolah yang telah selesai diperbaiki.

Pembahasan juga berlanjut ke rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi. Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak, dan Kepulauan Meranti menjadi daerah yang sudah mengajukan usulan SNT. Proses verifikasi lapangan telah rampung dan hasil keputusannya dijadwalkan keluar 18 Mei mendatang.

Persoalan 17 SMA dan SMK yang berdiri di atas tanah eks Caltex atau kini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan turut mendapat jalan keluar. Gogot Suharwoto berjanji sekolah-sekolah tersebut tetap bisa menerima kucuran dana revitalisasi, asalkan perusahaan mengeluarkan surat pernyataan izin pelaksanaan program di lahan berstatus pinjam pakai itu.

Fokus kementerian ikut diarahkan ke perluasan digitalisasi kelas. Setahun sebelumnya, setiap sekolah menerima satu unit Smart Board atau Interactive Flat Panel. Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat bersiap menambah tiga perangkat sejenis untuk masing-masing satuan pendidikan.

"Dengan tambahan perangkat ini diharapkan sistem pembelajaran menjadi lebih digital, interaktif dan mendalam," jelas Erisman.

Kejelasan status tenaga pendidik non-ASN tak luput dari perhatian. Merujuk Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, pihak sekolah diizinkan mengalokasikan maksimal 20 persen dana Bantuan Operasional Sekolah pusat guna membayar honor tenaga pengajar. Pemerintah pusat juga mendorong percepatan pengangkatan guru non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kementerian menegaskan jaminan perlindungan bagi kepala sekolah dan guru dalam menjalankan seluruh program bantuan. Jika muncul potensi masalah hukum terkait revitalisasi atau penggunaan dana BOS, penyelesaiannya akan diprioritaskan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, sementara pelibatan aparat penegak hukum menjadi langkah terakhir.

Pertemuan penting ini dihadiri oleh banyak tokoh daerah, termasuk Bupati Siak, Afni Zulkifli, Kepala BPMP Riau, Nilam Suri, serta perwakilan pejabat dari Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Pekanbaru. ***