PEKANBARU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Riau, Emri Juliharnis, Ph.D membantah keras tudingan pengamat kebijakan publik DR Rawa El Amadi yang menyatakan Pemerintah Provinsi Riau membohongi rakyat terkait angka pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan yang terjadi di daerah.

Emri menilai tudingan tersebut dianggap tidak berdasar karena angka pertumbuhan ekonomi dirilis secara resmi dan berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

Emri Juliharnis menegaskan, "Bagaimana kita membohongi? Itu kan secara resmi dirilis oleh BPS. Baik soal ekonomi, kemiskinan maupun soal pengangguran. Bukan Pemprov Riau yang buat angka-angka itu."

Pernyataan ini disampaikan melalui siaran resmi yang disebar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau di Pekanbaru, pada Minggu (16/04/2023).

Sebelumnya, Dr. M Rawa El Amadi, Dosen Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, pada Sabtu (15/4/2023) mengkritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait klaim pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan yang terjadi di daerah.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah tidak jujur dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi ekonomi Riau kepada publik.

"Saya siap diajak untuk membicarakan ini. Terutama mengenai kegagalan pemerintahan Syamsuar - Edy Natar selama 4 tahun berkuasa,'' ujarnya kepada GoRiau.com.

Menurut Dr Rawa El Amadi, ekonomi Riau perlu dilihat dari dua sisi, yaitu ekonomi yang berbasis industri besar seperti minyak, sawit, dan bubur kertas, serta ekonomi masyarakat yang umumnya masih dominan berbasis konsumsi.

"Apabila dipisahkan keduanya, saya yakin ekonomi Riau itu rendah. Sumber ekonomi Riau yang besar itu dari minyak, sawit, dan bubur kertas itu. Dan peran pemerintah daerah sangat kecil," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa transparansi anggaran masih rendah dan tingkat kebocoran anggaran cukup tinggi di Riau.

"Jadi serapan anggaran yang tinggi jika diikuti kebocoran anggaran juga tinggi, hasilnya rendah. Makanya saya sepakat dengan Intsiawati Ayus semoga beliau juga sama dengan saya tentang kondisi di Riau saat ini," ujar Dr. Rawa.

Rawa juga mengkritik Pemda Riau yang menggunakan dana daerah untuk membiayai pembangunan instansi pusat. Menurutnya, uang daerah seharusnya dinikmati oleh warga Riau, bukan pejabat pusat yang mendapatkan anggaran dari pusat. Ia mencontohkan penggunaan APBD untuk membangun gedung instansi vertikal dan payung Masjid An-Nur yang menurutnya belum terlalu penting saat ini.

"Apabila dana tersebut digunakan untuk infrastruktur, ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dan pendidikan, apakah lebih bijak?" tanya Dr. M Rawa El Amady.

Rawa mengakhiri pernyataannya dengan pesan tegas, "Jangan bohongi rakyat. Saya siap berdialog terkait kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya siap dengan data-data yang valid,'' tutupnya.

Sementara itu, sebelumnya Dr. Intsiawati Ayus, SH, MH, anggota DPD/MPR RI periode 2019-2024, kepada GoRiau.com, Jumat (14/4/2023) juga mengatakan, empat tahun kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar, dinilai kurang memuaskan. Sejumlah proyek dan kebijakan yang diterapkan dinilai belum memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Riau.

Program pembangunan terutama infrastruktur jauh dari harapan, ekonomi masyarakat semakin sulit. Bahkan dua proyek yang menjadi sorotan utama publik yakni pembangunan gedung Korem dan payung-payung konvertibel Masjid Agung Annur juga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Pembangunan gedung Korem sampai detik ini masih terbengkalai, ini menyulitkan TNI dalam menjalankan aktivitas pentingnya sebagai instrumen pertahanan berbasis teritori," ungkap Dr. Intsiawati Ayus, SH, MH, anggota DPD/MPR RI periode 2019-2024, kepada GoRiau.com, Jumat (14/4/2023).

Tak hanya gedung Korem,, proyek payung-payung konvertibel raksasa di Masjid Agung Annur juga menuai kritik.

"Siapa yang tidak kagum pada keindahan Masjid Nabawi, tapi itu berbeda dengan yang di Masjid Agung Annur Pekanbaru, payung-payung konvertibel raksasa itu juga masih kacau balau sampai saat ini," ujar Intsiawati Ayus.

Menurut Intsiawati, sebaiknya Gubernur Syamsuar fokus menyelesaikan proyek yang sedang berlangsung saat ini dan tidak perlu memikirkan kebijakan atau program baru.

"Jadi menurut saya, sebaiknya Bapak Gubernur bersih-bersih saja pekerjaan yang sedang berlangsung sekarang ini, jangan memikirkan kebijakan ataupun program lagi di sisa jabatan ini," tegasnya.

Intsiawati Ayus menambahkan, pekerjaan yang saat ini sedang berjalan pun masih banyak yang kacau.

"Ibarat masuk ke rumah orang rapi, jadi saat keluar juga usahakan juga rapi. Jadi, fokus saja beres-beres di sisa jabatan," pungkas Intsiawati Ayus. ***