JAKARTA, GORIAU.COM - Tiga organisasi lingkungan nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, dan Greenpeace Indonesia hari ini mendesak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk mengubah paradigma kebijakan energi nasional yang sampai hari ini masih menempatkan energi kotor batubara sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan sumber pendapatan ekonomi negeri ini.

''Ini bertolak belakang dengan kecenderungan global saat ini, dimana banyak negara di dunia sudah mulai mengurangi dan meninggalkan ketergantungan terhadap batubara baik sebagai sumber energi maupun sumber pendapatan ekonomi," kata Hendrik Siregar, Koordinator JATAM, dalam diskusi bertajuk, ''Tepatkah Batubara Sebagai Sumber Energi dan Pendapatan Ekonomi?,'' di Jakarta, Jumat 9 April 2015.

Hendrik merasa heran, kenapa pemerintahan Jokowi - JK malah menempatkan sektor pertambangan batubara sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi nasional. Bahkan Jokowi dan JK berencana membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt yang lebih dari 60 persen diantaranya akan menggunakan energi kotor batubara.

''Batubara merupakan bahan bakar fossil terkotor di dunia, secara global batubara bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim,'' katanya.

Daya rusak dan jejak kehancuran yang disebabkan oleh batubara kata Hendrik, terjadi sejak dari penambangan, pengangkutannya, sampai ke pembakaran batubara di pembangkit listrik. Hendrik melihat, pilihan pada batubara pada situasi saat ini, bukan semata-mata untuk kepentingan energi nasional. Kuasa politik bersinergi dengan modal merendahkan derajat keselamatan rakyat kini dan akan datang.

''Ruang-ruang produktivitas rakyat hanya dihargai pada statistik makro yang tak sebanding dengan penghancuran yang diwariskan,'' kata Hendrik. (pri)