PEKANBARU – Cara Unit Pelaksana Teknis (UPT) PLTA Koto Panjang dalam membuka pintu air tanpa pengaturan yang jelas mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Riau Dapil Kampar, Diski. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Kabupaten Kampar dan Pelalawan, Provinsi Riau.

Dalam keterangannya kepada goriau.com, Kamis (8/5/2025), Diski menyampaikan keluhan masyarakat yang diterimanya saat melakukan reses di Rantau Berangin, Kampar.

“Saat saya reses, kelompok tani kerambah mengeluhkan pembukaan pintu air oleh PLTA. Arus sungai yang tiba-tiba deras menghanyutkan kerambah mereka. Usaha mereka rusak dan lenyap,” ujarnya.

Menurut Diski, meskipun ada pemberitahuan dari PLTA sebelum pintu air dibuka, namun besarnya volume air yang dilepaskan tak diduga para nelayan.

“Seharusnya ada mekanisme pembukaan pintu air secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar volume air yang mengalir ke Sungai Kampar tidak terlalu besar. Ini penting untuk menghindari kerusakan kerambah nelayan, tidak hanya di Rantau Berangin tapi juga di sepanjang aliran Sungai Kampar,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi dari PAN ini mengatakan, UPT PLTA seharusnya bisa mengantisipasi kondisi cuaca dan curah hujan di hulu Sungai Kampar dengan memanfaatkan data dari BMKG.

“Kalau curah hujan tinggi, pintu air seharusnya mulai dibuka secara bertahap. Jangan tunggu debit air melebihi ambang batas baru dibuka. Akibatnya, banjir besar melanda Kampar dan Pelalawan. Dulu sebelum ada PLTA, banjir besar hanya terjadi empat tahun sekali. Sekarang bisa dua kali setahun,” jelasnya.

Diski yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Riau berharap PLTA Koto Panjang lebih peduli terhadap masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada Sungai Kampar seperti kelompok nelayan kerambah.

“Selama ini yang sering turun membantu hanya politisi dan partai melalui bantuan sembako. Saya belum dengar apakah ada bantuan CSR dari pihak PLTA,” tutupnya. ***