SELATPANJANG – - Komitmen kuat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara gratis dan tanpa perantara menjadikan Kepulauan Meranti sebagai rujukan studi bagi wilayah lain. Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Karimun menyambangi daerah ini guna mengadopsi sistem birokrasi yang bersih dan efisien, Kamis (21/5/2026).

Kedatangan para legislator tersebut disambut di Aula Dinas PUPR Kepulauan Meranti. Agenda audiensi ini melibatkan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri, SH, Kepala Disdukcapil Meranti, Agustia Widodo, serta jajaran pejabat pemerintah daerah setempat.

Fokus utama pembahasan menyoroti instruksi Bupati Kepulauan Meranti yang mewajibkan seluruh layanan publik berjalan cepat, mudah, dan nol rupiah. Kepala Disdukcapil Meranti, Agustia Widodo menegaskan komitmen ini merupakan fondasi utama agar masyarakat pesisir tidak lagi menggunakan jasa calo dalam mengurus identitas diri.

"Karena Disdukcapil sifatnya pelayanan, maka semangat memberikan pelayanan terbaik secara sukarela kepada masyarakat harus lebih dahulu ditumbuhkan," ungkap Agustia Widodo.

Guna mewujudkan birokrasi yang melayani, instansinya meluncurkan aksi JEBOL PALAPA. Lewat inisiatif ini, petugas turun langsung ke lapangan melakukan perekaman data sekaligus mencetak KTP elektronik di lokasi tempat tinggal warga kepulauan.

Wakil Ketua DPRD Karimun, Sulfanow Putra mengakui kehebatan sistem yang berjalan di Meranti. Ia menyoroti kemampuan daerah tersebut merampungkan pencetakan dokumen kependudukan secara maksimal walau dihadapkan pada kendala sinyal internet.

"Kami ingin mendengarkan bagaimana strategi dari Disdukcapil Meranti dalam mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan secara digital untuk kami bawa ke Karimun," terang Sulfanow Putra.

Selain turun ke lapangan, petugas Meranti turut mengintegrasikan layanan cepat bagi korban bencana melalui program MEMBARA serta penerbitan dokumen instan bagi pasangan menikah lewat inovasi TINGKAP. Strategi pencegahan birokrasi lambat ini langsung dicatat oleh rombongan Komisi I DPRD Karimun sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di pemerintahan mereka. ***