PEKANBARU – Kekecewaan terhadap belum dibayarkannya bonus Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 terus bergulir di Provinsi Riau. Pelatih angkat berat Riau, Dariswan, menilai kebijakan penundaan ini sebagai bentuk ketidakadilan bagi pahlawan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah.

"Yang kami rasakan ini tidak adil. Masa bonus PON harus dibayar dengan sistem tunda? Apakah ada provinsi lain yang seperti ini? Setahu kami, daerah lain sudah membayarkan hak atletnya," tegas Dariswan kepada GoRiau.com, Rabu (15/4/2026).

Pelatih ini mempertanyakan komitmen pemerintah daerah, mengingat Riau kerap diklaim sebagai provinsi dengan kapasitas fiskal yang besar. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, hingga Bengkulu yang sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran bonus.

"Katanya provinsi kaya, tapi pembayaran bonus saja ditunda. Di mana letak keadilan bagi kami yang sudah berjuang di tingkat nasional? Di daerah lain, jasa atlet sudah dihargai. Hanya kami yang seperti ini. Kami kecewa, sangat kecewa," keluhnya.

Protes serupa sebelumnya dilontarkan pelatih senam Riau, Ahmad Markos. Keterlambatan pencairan dana ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bentuk minimnya penghargaan atas dedikasi para pejuang olahraga.

"Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal penghargaan. Kami berjuang membawa nama Riau, tapi diperlakukan seperti tidak ada. Kalau memang mau membunuh semangat atlet di Riau, ya lakukan saja sekalian. Karena cara seperti ini pelan-pelan mematikan motivasi," urai Markos.

Total kewajiban yang belum dibayarkan mencapai Rp28 miliar, dengan rincian Rp13 miliar untuk atlet PON dan sisanya diperuntukkan bagi peserta Peparnas. Fakta ini terungkap dalam rapat Komisi V DPRD Riau bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, berdalih anggaran tersebut sebenarnya sudah dialokasikan dalam APBD 2026. Namun, realisasinya terkendala kondisi arus kas atau cash flow daerah pada triwulan pertama karena pemerintah harus mengutamakan belanja prioritas seperti Tunjangan Hari Raya (THR). Kondisi tanpa kepastian waktu pencairan ini membuat keresahan di kalangan atlet dan pelatih kian memuncak. ***