PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI di bidang pendidikan.

Komitmen tersebut menguat setelah Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menyatakan program tersebut akan didukung penuh oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Fajar saat menghadiri jamuan makan bersama jajaran Pemko Pekanbaru di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Jumat (5/6/2026).

"Betul, Sekolah Nasional Terintegrasi ini salah satu program Presiden. Sekarang fokusnya untuk sekolah negeri terlebih dahulu. Setiap daerah nanti ada piloting dan kami sudah siapkan anggarannya," kata Fajar.

Menurutnya, pembangunan SNT akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah daerah yang telah menyiapkan usulan dan memenuhi persyaratan akan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh program tersebut.

"Kami menyambut baik kalau Pak Wali Kota sudah menyiapkan usulan Sekolah Nasional Terintegrasi. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya," ujarnya.

Fajar optimistis Provinsi Riau akan mendapatkan alokasi program tersebut mengingat daerah-daerah di Riau telah menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis.

"Prinsipnya saya kira Riau akan mendapatkan alokasi untuk program Sekolah Nasional Terintegrasi ini," ungkapnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru guna memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi.

"Besok langsung kita follow up bersama Dinas Pendidikan. Semua kebijakan itu harus diikuti dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Proposal, dokumen pendukung dan persyaratan lainnya harus segera diselesaikan," kata Markarius.

Ia menyebut Pemko Pekanbaru saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan fondasi perencanaan program benar-benar matang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.

"Yang paling penting sekarang adalah masa persiapan. Fondasinya harus betul-betul kuat supaya tidak ada kendala ketika program ini berjalan nantinya," jelasnya.

Menurut Markarius, keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus menjadi solusi bagi pemerataan layanan pendidikan di Kota Pekanbaru.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi.

USB tersebut direncanakan dibangun di Jalan Palembang, Kecamatan Kulim. Seluruh tahapan administrasi, mulai dari verifikasi, validasi hingga Forum Group Discussion (FGD), telah dilalui.

"Untuk Kota Pekanbaru, kami mendapatkan program SNT Unit Sekolah Baru yang berlokasi di Jalan Palembang, Kecamatan Kulim. Tahap verifikasi, validasi dan FGD sudah dilalui. Jika tidak ada kendala, tahun depan mulai dibangun," ujar Alek beberapa waktu lalu.

Selain USB, Pemko Pekanbaru juga mengusulkan program SNT Konsolidasi yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan.

Dari tujuh lokasi yang diusulkan, seluruhnya telah melalui tahap verifikasi dan validasi. Saat ini satu lokasi di Kecamatan Tenayan Raya telah memasuki tahap Forum Group Discussion (FGD).

"SNT Konsolidasi ini menggabungkan sekolah SD, SMP dan SMA dalam satu kawasan pendidikan. Harapannya kualitas pendidikan bisa meningkat lebih merata," kata Alek.

Pekanbaru menjadi satu dari empat daerah di Provinsi Riau yang mendapatkan program SNT Unit Sekolah Baru, bersama Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.

Pemko Pekanbaru berharap program strategis nasional tersebut dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat. ***