JAKARTA - Masyarakat diminta tetap menggunakan akal sehat dan hati nurani saat menjatuhkan pilihan di bilik suara pada 17 April 2019 mendatang.

Pasalnya, pilihan tersebut akan menjadi penentu kebijakan pemerintah maupun legislatif di DPR selama 5 tahun mendatang.

Jika masyarakat asal pilih, tidak mengenal figur, dan terlebih lagi karena berdasarkan amplop 'serangan fajar', dipastikan hanya penyesalan dan kekecewaan yang akan ia tuai 5 tahun mendatang.

Hal ini juga ditegaskan oleh Pegiat media sosial Darmansyah. Menurutnya, sudah saatnya, masyarakat Indonesia melek politik dan tak tergiur dengan uang.

Darman sapaan akrab Darmansyag juga sepakat dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan jangan pilih wakil rakyat yang menawarkan amplop.

"Imbauan KPK itu benar sekali. Masyarakat harus diajak berpikir jernih menggunakan akal sehat," kata Darman kepada GoNews.co, Rabu (3/4/2019) malam melalui perbincangan Whatsapp.

Soal politik uang, Darman juga menyinggung soal ramainya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di media sosial, soal dugaan politik uang dengan membagi amplop ke seorang kiyai sepuh.

Ia menilai perbuatan Menteri yang juga politisi Golkar itu telah melanggar aturan dan norma dalam demokrasi.

Bahkan media sosial hari ini masih diramaikan dengan video yang memperlihatkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan amplop kepada seorang kiai di Pondok Pesatren Nurul Cholil, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Karena itu, dia dengan tegas mengajak agar masyarakat bisa menggunakan akal sehat saat mencoblos di Pileg dan Pilpres 2019.

"Sekarang dengan adanya media sosial semua terlihat jelas. Ada Menko yang memberi amplop ke kiyai. Bahkan ada koruptor yang berniat memberi amplop atai keadahuluan dicokok KPK," ujar Darman yang menyindir Bowo Sidik.

Menurutnya, dengan adanya dua kejadian di atas, masyarakat bisa menjadikannya sebagai dasar untuk memilih," tegas putra kelahiran Tebing Tinggi itu.***