BENGKALIS, GORIAU.COM -Persoalan di pemerintahan Kabupaten semakin meruncing pasca demo besar-besaran yang dijawab dengan rencana pemindahan ibukota Bengkalis ke Duri. Bahkan saat ini, pihak yang mempertanyakan kinerja pemerintahan Herliyan Saleh - Suayatno mengancam akan melaporkan Bupati Herliyan Saleh dan Wakil Bupati Suayatno ke Mendagri.

Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit dalam pernyataannya resminya kemarin mengatakan akan melaporkan Bupati dan wakil bupati ke Menteri Dalam Negeri. ''Kita dari GRBB akan melaporkan bupati dan wakil bupati ke Mendagri dalam waktu dekat. Hasil rapat di Sungai Pakning, Minggu (30/9/2012), yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat dari enam kecamatan yang berencana akan memindahkan ibukota kabupaten adalah upaya memecah belah masyarakat. Semua orang tahu yang ikut rapat dan berkomentar di media hari ini adalah pendukung bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2010 lalu,'' tegas Anggota Presidium GRBB, Akramudin Noer kepada sejumlah wartawan, Senin (1/10/2012) di Bengkalis.

Dikatakan Akramudin, isu yang disampaikan pendukung Herliyan Saleh - Suayatno nyata-nyata tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Malahan membuka ruang konflik yang lebih panjang lagi, sementara kedua kepala daerah hanya berdiam diri dan terkesan membiarkan sikap para pendukungnya melakukan gerakan yang akan memperkeruh situasi dan memperuncing keadaan.

''Kita akan kumpulkan semua bukti pernyataan dari orang-orang HS-Suay yang dimuat di media hari ini. Nama-nama yang berkomentar di media jelas bukan perwakilan sepenuhnya dari masyarakat enam kecamatan, melainkan adalah pendukung atau mantan tim sukses pada Pilkada 2010 lalu. Bahkan disinyalir ada warga Dumai mengaku utusan masyarakat Rupat,'' ujar Akramudin.

Dengan peristiwa itu, menggambarkan bahwa intervensi mantan tim suksesnya di roda pemerintahan semakin terbukti. Keberadaan dewan pengarah atau tim pakar kepala daerah yang berisikan pendukungnya di Pilkada lalu, itulah yang diduga mengatur serta mengarahkan roda pemerintahan Kabupaten Bengkalis selama ini.

''Sebut saja diantaranya mutasi pejabat, pengaturan proyek, menduduki jabatan strategis di perusahaan daerah (PT BLJ dan PDAM), sampai mau memindahkan ibukota kabupaten,' tukas Akramudin mencontohkan.

Salah satu pemuka masyarakat Kecamatan Bengkalis, H Suhaimi mengaku heran dengan sikap pendukung bupati dan wakil yang justru membuat situasi semakin runyam. Ia juga menilai kepala daerah tidak mampu mengatasi situasi perang psikologis antara kelompok masyarakat yang kontra dengan pendukung. Maka salah satu jalannya adalah melaporkan kepala daerah ke Mendagri.

''Tugas pemimpin itu adalah menciptakan suasana damai dan aman di tengah masyarakat, menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Kalau masalah dijawab dengan masalah tentu muaranya adalah konflik, seperti pernyataan kelompok pendukung yang mau memindahkan ibukota kabupaten ke Sungai Pakning atau Duri. Wajar kemudian kalau kepala daerah dilaporkan ke Mendagri,'' ungkap Suhaimi.

Pria yang pernah 17 tahun menjadi anggota DPRD di Bengkalis ini berharap kepala daerah mengambil sikap bijak menyelesaikan persoalan yang terjadi. Bukan malahan menggerakkan pendukungnya melakukan ancaman kepada masyarakat di Bengkalis dan Bantan soal ibukota kabupaten.

''Awalnya saya menilai hanya pengalihan isu semata. Tapi membaca statemen yang dilontarkan di media, bisa berbahaya dan menjadi blunder bagi bupati dan wakil bupati. Mustahil rasanya daerah tidak tahu kalau pendukung setianya akan membuat reaksi balasan, tetapi tampaknya malahan disupport bukan ditengahi,'' papar Suhaimi heran.

Ia juga khawatir isu yang dilemparkan pendukung bupati dan wakil bupati akan membenturkan masyarakat Bengkalis dan Bantan dengan masyarakat di enam kecamatan yang digalang para pendukung kepala daerah. ''Berharap meraih simpati warga di Mandau dan Pinggir, masyarakat dipecah belah,'' ungkapnya.

Salah satu pemuka masyarakat Mandau, H Syamsul Gusri, sangat menyayangkan munculnya aksi dari kelompok tandingan. Ia menilai itu adalah salah satu indikator ketidakmampuan kepala daerah dalam memenej roda pemerintahan serta adanya dugaan pihak luar ikut serta dalam pemerintahan.

''Kepala daerah itu harus bijak menyikapi situasi yang terjadi.Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asal ada niat serta keinginan baik untuk memperbaikinya. Situasi Bengkalis sekarang ini ibarat api dalam sekam karena ketidakmampuan mengelola pemerintahan serta masyarakat,'' tandas Syamsul anggota DPRD Bengkalis periode 1999-2004 ini.

Diutarakan pria yang pernah mencalonkan diri menjadi wakil bupati Bengkalis ini, untuk membangun Bengkalis memang tidak mudah. Perlu dilakukan pendekatan secara emosional kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di Pulau Bengkalis karena selama 10 tahun kepemimpinan Syamsurizal masyarakat dibuat bergantung kepada APBD. Padahal seharusnya APBD menjadi stimulan atau perangsang tumbuhnya ekonomi masyarakat.

Juga harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur hampir di semua kecamatan belum maksimal yang berdampak kepada perekonomian masyarakat. Kekurangan dalam menjalankan pemerintahan itulah yang harus diperbaiki, termasuk memperbaiki kinerja SKPD-SKPD. ''Demonstrasi yang terjadi di Kota Bengkalis adalah hal wajar, bagian dari dinamika berdemokrasi. Kepala daerah yang bijaksana tidak perlu takut menghadapi rakyatnya sendiri. Berdialog serta musyawarah dengan kepala dingin adalah solusi terbaik,'' sarannya. (*/jfk/rls)