BENGKALIS, GORIAU.COM -Semakin meruncingnya konflik di tengah masyarakat Bengkalis, tak juga kunjung terurai. Karenanya, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis diminta memainkan perannya sebagai penengah dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Negeri Junjungan akhir-akhir hari ini.

''LAMR Bengkalis jangan tidur menyikapi situasi yang terjadi. Kelompok pro dan kontra bupati terus terjadi, tidak ada yang bisa menjadi penengah, sementara kepala daerah tidak merespon situasi yang terjadi,'' ujar tokoh muda Bengkalis, Fitra Budiman, Senin (1/10/2012).

Dipaparkan Budi, tuntutan pelengseran bupati dan wakil bupati yang dibalas pendukungnya dengan memunculkan wacana ingin memindahkan ibukota kabupaten membuat masyarakat semakin terkotak-kotak dan dikhawatirkan berujung pada perpecahan. LAMR Bengkalis maupun LAMR Provinsi Riau diharapkan turun tangan menyikapi persoalan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis hari ini.

Budi mengkritik peran LAMR Bengkalis yang tidak pernah peduli dengan situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengimbau para pengurus LAMR Bengkalis sekarang, kalau tidak mampu sebaiknya mengundurkan diri saja mengingat peran LAMR itu adalah penengah dan memayungi seluruh masyarakat di Negeri Junjungan.

''Gejolak yang terjadi saat ini ibarat bom waktu yang siap meledak kapanpun.Disinilah peran LAMR sangat dituntut menjadi penengah di tengah-tengah masyarakat, bukan malah berdiam diri,” pinta Budi.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pemuda Bengkalis, Reza Alfian. Ia juga sangat menyayangkan sikap LAMR Beng yang terkesan tidak peduli atas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, harus ada win win solution dari permasalahan yang terjadi serta ada pihak di kubu yang netral menjadi penengah dalam hal ini diharapkan peran LAMR Bengkalis.

''Kalau tidak ada pihak yang mau menjadi penengah, alamat perang urat saraf yang terjadi sekarang dapat bermuara kepada konflik berkepanjangan antara pendukung kepala daerah dengan yang kontra. Isu pemindahan ibukota kabupaten ke Duri juga akan membuat masyarakat disana terpecah,'' pungkas Reza.

Pria yang berprofesi sebagai kontraktor itu menambahkan, di Mandau ada kelompok yang ngotot ingin Mandau menjadi kabupaten dan ada pihak yang mendukung pemindahan ibukota kabupaten ke sana.

Demikian juga halnya dengan di Kecamatan Bukit Batu dan Siak kecil, bisa juga terpecah belah akibat wacana yang dimunculkan tersebut. ''Akibatnya konflik di tengah masyarakat akan berkepanjangan. Awalnya hanya pro kontra kebijakan pembangunan kepala daerah, yang akan berujung pada pro kontra antara masyarakat dengan masyarakat. LAMR harus segera turun tangan, kalau tidak mereka nanti juga akan menjadi pihak yang disalahkan atas konflik ditengah masyarakat,'' jelasnya. (jfk)