JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku tak mengerti apa maksud Partai Demokrat menuding Nasdem meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Nggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu, seperti apa. Karena kami sendiri belum dengar," ujar Ali sebelum memasuki Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam, seperti dikutip dari Republika.co.id.

Namun, Ali juga tidak tegas membantah adanya kesepakatan menjadikan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan. Ali malah balik bertanya ihwal sumber informasi Partai Demokrat itu.

"Saya nggak tahu dari mana sumbernya itu ya?" kata Ali.

Turunkan Baliho Anies-AHY

Sebelumnya, Partai Demokrat menuduh Partai Nasdem melakukan pengkhianatan dengan mengambil keputusan sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan padan pemilihan presiden 2024 mendatang.

Dikutip dari Viva.co.id, karena merasa dikhianati, Partai Demokrat pun memutuskan menurunkan semua baliho bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai malam ini, Kamis (31/8/2023).

"Iya (baliho dicopot)," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarief Hasan, kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

"Malam ini (baliho dicopot)," sambungnya.

Namun, Syarief belum dapat memastikan apakah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sebelumnya, Partai Demokrat juga menyebut bakal capres Anies Baswedan sebagai pengkhianat karena mengikuti keputusan sepihak yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2023).

Teuku menyampaikan pihaknya sangat sulit menerima keputusan sepihak yang dilakukan Partai Nasdem. Ia mengklaim seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah mencapai finalisasi dalam penentuan cawapres Anies Baswedan.

"Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Teuku.

Teuku membeberkan, keputusan sepihak itu dilakukan di Nasdem Tower pada Selasa, 29 Agustus 2023 malam. Menurut dia, Surya Paloh, saat itu, secara tiba-tiba mengumumkan Cak Imin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Lalu, pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Ia mengatakan, manuver Paloh itu juga tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Dia menyebut Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Namun, Anies juga tak berkoordinasi dengan PKS dan Demokrat soal wacana Cak Imin jadi cawapres.***