JAKARTA - Jepang mengambil langkah bersejarah dengan mengakhiri pembatasan aparatur keamanan warisan trauma Perang Dunia II. Demi mengimbangi eskalasi dari Cina, Rusia, dan Korea Utara (DPRK), Tokyo resmi membangun pusat intelijen baru yang terpusat dan canggih.

Mengesampingkan berbagai sentimen kawasan, tak terkecuali pembahasan di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Parlemen Jepang resmi mengesahkan regulasi krusial pada Rabu (27/5/2026). Undang-undang ini meresmikan berdirinya National Intelligence Council (Dewan Intelijen Nasional) dan National Intelligence Bureau (Biro Intelijen Nasional).

Perubahan ini menghapus sekat antarlembaga lawas yang meliputi Cabinet Intelligence and Research Office (CIRO), Biro Keamanan Kepolisian Nasional, Public Security Intelligence Agency dari Kementerian Kehakiman, intelijen Kementerian Luar Negeri, hingga Defense Intelligence Headquarters dari Kementerian Pertahanan. CIRO kini berevolusi menjadi tulang punggung penghimpun data di bawah kendali National Intelligence Bureau.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi menempatkan penguasaan informasi sebagai syarat mutlak kemajuan negara.

"Tanpa kemampuan informasi yang kuat, Jepang juga akan kekurangan kapasitas diplomatik, kemampuan pertahanan, posisi ekonomi, dan keahlian teknologi," ungkap Takaichi dalam konferensi pers, Senin (19/1/2026).

Menyusul pernyataan tersebut, dalam pidato Jumat (20/2/2026), ia menegaskan Jepang sedang berada di lingkungan keamanan yang sangat kompleks. Ancaman tidak hanya datang dari invasi ala Ukraina oleh Rusia atau sengketa Wilayah Utara, melainkan juga ekspansi Cina di Selat Taiwan dan Laut Cina Timur (termasuk Kepulauan Senkaku atau Diaoyu), serta senjata nuklir Pyongyang.

Dukungan Penuh Sekutu Barat

Merujuk laporan The New York Times, Senin (13/7/2026), Jepang secara intensif mengadopsi saran dari Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Negara-negara tersebut dipilih berkat kapasitas intelijen raksasa, koordinasi mumpuni, serta pengalaman Jerman menghadapi trauma otoritarianisme abad ke-20.

Sinergi ini dikukuhkan dalam pertemuan Kepala CIRO, Kazuya Hara dan Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Kash Patel di Washington, Mei 2026. AS berkomitmen memasok bantuan keamanan siber dan kontraterorisme.

Patel menyampaikan badan intelijen Jepang ini kelak akan “sangat memperkuat kemitraan bersama” antara kedua negara.

Peningkatan kemampuan intelijen satelit dan radar ini membuka jalan bagi Jepang berkolaborasi lebih dalam dengan Five Eyes (Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru).

Keuntungan posisi Jepang ini dianalisis oleh Peneliti senior keamanan Indo-Pasifik di Royal United Services Institute atau RUSI, Philip Shetler-Jones serta Peneliti tamu RUSI, Masashi Umehara pada Rabu (3/6/2026).

"Kedekatan Jepang dengan Cina, Rusia, dan DPRK menempatkannya pada posisi menguntungkan untuk mengumpulkan informasi yang akan meningkatkan kesadaran situasional Inggris," urai mereka dalam laporan tersebut.

Tantangan Privasi Warga Sipil

Lahirnya badan yang kerap disandingkan dengan Central Intelligence Agency (CIA) dan Secret Intelligence Service (MI6) ini memantik polemik domestik. Masyarakat sipil Jepang mencemaskan bangkitnya pengawasan pemerintah terhadap warga dan aktivis.

Merespons kritik, undang-undang dibarengi resolusi tambahan yang melarang pengumpulan informasi politik maupun pemilu. Tantangan utama Takaichi kini adalah membuktikan badan ini efektif memantau lawan asing tanpa melanggar ruang privasi rakyatnya sendiri.***