PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 menembus angka fantastis sebesar Rp1,175 triliun. Capaian ini menandai lonjakan tajam hingga 43 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya, sebuah angka yang memberikan angin segar bagi kemandirian fiskal ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Kenaikan yang cukup signifikan ini menjadi sorotan di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pembenahan infrastruktur, terutama penanganan banjir dan perbaikan lubang jalan yang masih menghantui pemukiman warga. Lonjakan pendapatan ini diklaim sebagai hasil dari penguatan sistem pengawasan pajak dan meningkatnya kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban retribusi daerah.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tengku Denny Muharapan, mengungkapkan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari sinergi yang terjalin erat antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Senin (5/1/2026).

"Capaian PAD yang tinggi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi Pemko Pekanbaru untuk melaksanakan berbagai program pembangunan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketersediaan anggaran yang mumpuni ini akan menjadi modal utama untuk mempercepat program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan dana yang kuat, Pemerintah Kota diharapkan tidak lagi terkendala masalah klasik kekurangan biaya dalam menjalankan proyek-proyek strategis seperti revitalisasi drainase dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan.

Sebagai langkah keberlanjutan, Bapenda kini tengah menggodok strategi untuk mengoptimalkan potensi-potensi pajak baru yang selama ini belum tergarap maksimal. Penguatan layanan digital bagi wajib pajak akan terus ditingkatkan guna menutup celah kebocoran dan mempermudah akses pembayaran.

"Agar pertumbuhan PAD dapat terjaga secara berkelanjutan," sambung Denny.

Meskipun angka pendapatan daerah ini sangat impresif, tantangan besar kini beralih pada aspek akuntabilitas dan distribusi anggaran. Publik kini menanti apakah kenaikan pendapatan sebesar 43 persen ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup di lapangan, atau hanya menjadi angka statistik dalam laporan akhir tahun pemerintah.***