JAKARTA - Kabar Terbaru OTT KPK Tadi Malam, 20 Pejabat (PUPR dan PPK)Uang dalam Kardus hingga Dollar Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (23/12/2018). 

1. 20 Orang Diamankan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief membenarkan informasi adanya OTT di Kementerian PUPR. Laode M Syarief menerangkan, giat OTT dilakukan sejak Jumat (28/12/2018) sore hingga malam di Jakarta.

"KPK mengkonfirmasi, benar ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses kroscek informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).

Laode menambahkan, dari OTT tersebut, lembaga antikorupsi mengamankan 20 orang. Terdiri dari unsur pejabat PUPR dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).  

"Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain," katanya.

2. Ditemukan Uang Rp 500 juta dan 25.000 Dollar Singapura.

Laode mengatakan tim mengamakan barang bukti awal berupa uang sebesar Rp 500 juta dan SGD25.000. "Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan SGD25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung," imbuh Laode.

3. OTT Diduga Terkait Proyek Penyediaan Air Minum.

Menurut Laode, OTT ini terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah."Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," ungkapnya.

Saat ini tim KPK sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Sesuai KUHAP, dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan. Diberitakan sebelumnya, KPK kembali melakukan operasi senyap terhadap penyelenggara negara.

Tim penindakan KPK dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Seorang sumber internal di KPK yang enggan disebut identitasnya membenarkan OTT terhadap pejabat di kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu.

"Iya (benar OTT terhadap pejabat di Kementerian PUPR)," ujar sumber tersebut kepada wartawan, Jumat (28/12/2018).***