RENGAT, GORIAU.COM -Sehubungan dengan tingginya intensitas bencana yang melanda Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) akhir akhir ini, seperti bencana banjir, puting beliung, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan serta orang hanyut.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (PBD) Kabupaten Inhu ajukan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang khusus membidangi penaggulangan bencana.

Saat ini kondisi penanggulangan bencana di kabupaten Inhu masih sedikit terkendala, sebab tim penaggulangan bencana yang ada berada pada beberapa instansi, sehingga hal itu tentu dapat menghambat opimalisasi dalam pelaksanan penanggulangan bencana.

"Kita tidak bisa lansung memutuskan dalam mengambil sebuah tindakan, karena terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan instnsi terkait", ujar Kaban Kesbangpol PBD Inhu, Adri Bahar, Selasa (10/12/2013).

Maka dari itu kata Adri, hendaknya PBD ini berda pada satu badan atau instansi tersendiri, sehingga bisa cepat dalam memutuskan melakukan sebuah tindakan. Seperti halnya dibeberapa daerah lain yang sudah memiliki badan atau instansi tersendiri yang mengurusi khusus PBD.

Dilanjutkan mantan Kabag Umum Setda Inhu itu, sekarang tupoksi yang ada pada bidang penaggulangan bencana saat ini baru masalah bencana banjir dan puting beliung, serta bencana sosial lain seperi orang hanyut.

Sementra itu beber Adri, saat ini pemadam kebakaran (Damkar) di lingkungan pemukiman, saat ini berada dibawah naungan Satpol PP, sedangkan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berada pada dinas Kehutanan. Sehingga jika semua tim ini dijadikan dalam satu badan atau instansi, maka ini akan terkoordinir sebagi mana mestinya, tukasnya.

Masih kata Adri, Bupati Inhu Yopi Arianto sangat serius dengan penanganan PBD ini, ia berpesan PBD di Inhu agar kinerjanya lebih dioptimalkan. Bahkan sarana dan prasarana untuk PBD tersebut sudah hampir lengkap.

Bupati berharap, kedepannya untuk meningkatkan kinerja penaggulangan bencana daerah, selain dilakukan peningkatan SDM Sagas PBD, juga perlu adanya sinergisius antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau pihak perusahaan dalam melakukan penanggulangan bencana tersebut, pungkas Adri.

(jef)