SELATPANJANG, GORIAU.COM - Program merangkai pulau yang dicita-citakan pemerintah, bisa gagal total, khususnya dalam menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pasalnya, ongkos roro penyeberangan yang sudah beroperasi dengan rute Kampung Balak (Meranti) menuju Buton (Siak) masih mencekik rakyat.

''Dengan ongkos yang terlalu tinggi, ini jelas mencekik rakyat. Harapan agar roro ini menjadi perangkai pulau bisa gagal. Kita minta pemerintah meninjau kembali ongkos atau tarif yang sudah ditetapkan,'' ujar Sekretaris Komisi II, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil kepada wartawan di Selatpanjang, Senin (14/1/2013).

Menurutnya, tarif roro harus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan tidak bisa ditetapkan begitu saja oleh Dinas Perhubungan. ''Masalahnya, roro merupakan salah satu solusi mendongkrak perekonomian Kepualauan Meranti. 'Kalau terlalu mahal, bagaimana negeri ini bisa maju, karenanya penetapan tarif harus melibatkan bupati dan mendengarkan suara rakyat yang disampaikan melalui DPRD,'' tegasnya.

Sesuai dengan tarif yang ada ongkos penumpang dewasa sebesar Rp 14 ribu orang. Sedangkan untuk anak-anak Rp 12.200. Sementara bagi penumpang kendaraan golongan 1 seperti sepeda dikenakan Rp 24.150, untuk penumpang kendaraan golongan 2 seperti sepeda motor dikenakan tarif Rp 42.000, dan sepeda motor berkeranjang ditarif Rp 63.000. Untuk penumpang kendaraan golongan 3, seperti beca sepeda motor, sepeda motor bajaj dan sejenisnya dengan muatan kosong dikenakan Rp 126.000, Dan jika bermuatan dikenai tarif Rp 157.000. Sedangkan sewa kendara golongan 4 yakni kendaraan roda 4 baik mobil dinas dan pribadi dikenakan biaya Rp 220.000. Dan bagi mobil barang tanpa muatan dikenakan biaya Rp 231.000, dan bermuatan dikenakan tarif Rp 252.000. Untuk golongan 5 seperti kendaraan penumpang roda 6 (bus) akan dikenakan biaya Rp 518.000, mobil barang kosong tanpa muatan Rp 523.000 dan saat bermuatan dikenakan biaya Rp 560.000.

Menurutnya harus ada evaluasi secepatnya terkait kebijakan tarif\ tersebut, bahkan sebenarnya harus ada subsidi untuk beberapa tahun ke depan. ''Dengan begitu kita akan melihat tingkat kemampuan masyarakat dalam menggunakan jasa roro tersebut. Kemudian barulah diberlakukan perubahan tarif secara bertahap,';' ungkap politisi Partai Hanura ini. (kpt)