JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaporkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Presiden dan DPR RI karena belum membayarkan uang ke masyarajat pelapor yang totalnya mencapai Rp258,6 miliar.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan, laporan itu disampaikan Ombudsman RI melalui surat tertanggal 22 Februari 2023.

"Surat ini kami sampaikan kepada Presiden dan DPR RI tertanggal 22 Februari 2023," kata Najih dalam konferensi pers, Rabu (1/3/ 2023), seperti dikutip dari Tempo.co.

Najih menjelaskan, Kemenkeu belum melaksanakan sembilan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mewajibkan Kemenkeu melakukan pembayaran uang kepada masyarakat pelapor. 

"Bervariasi putusannya dan tidak dalam waktu yang bersamaan, ada yang mengenai ganti rugi kemudian ada yang hak-hak belum dibayarkan dan seterusnya, itu lengkap dalam rekomendasi kami," kata dia.

Dituturkannya, kesembilan putusan pengadilan itu sudah diputus sejak tahun 2007 hingga tahun 2019 melalui mekanisme peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Namun, belum ada satu pun putusan yang dijalankan oleh Kemenkeu.. 

"Valuasinya kalau kami hitung kurang lebih Rp 258,6 miliar," kata Najih. 

Sambung Najih, sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pihaknya terus mendorong agar Kemenkeu patuh melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi sejak September 2022. 

"Kami masih melakukan monitoring terhadap respons, baik itu Presiden maupun DPR RI dan juga Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan ini," ujar Najih.***