PEKANBARU – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan global. Sektor perbankan berperan sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan dengan kontribusi sekitar 80%, diikuti oleh sektor pasar modal dan industri keuangan lainnya. Selain itu, sektor jasa keuangan juga memainkan peran strategis dalam memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, industri, dan konstruksi.

Deputi Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Provinsi Riau, Elvira Azwan, menegaskan bahwa OJK tidak hanya bertugas mengawasi regulasi di sektor keuangan, tetapi juga memastikan praktik bisnis yang transparan dan adil. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pleno I Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau 2025, Selasa (25/2/2025).

“OJK bertanggung jawab memastikan lembaga jasa keuangan beroperasi dengan etika bisnis yang baik dan tidak merugikan nasabah,” ujar Elvira.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika menemukan praktik keuangan yang merugikan, baik dalam perjanjian dengan lembaga keuangan maupun transaksi di marketplace.

Literasi Keuangan Masih Tertinggal dari Inklusi

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 70%. Ini berarti banyak masyarakat telah menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko dan manfaatnya.

“Banyak yang sudah memiliki rekening, berinvestasi, atau mengakses pinjaman, tetapi belum memahami sepenuhnya apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan mereka,” jelas Elvira.

Kondisi ini berisiko memunculkan berbagai masalah, seperti terjerat pinjaman online ilegal, menjadi korban investasi bodong, atau pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Untuk mengatasi hal ini, OJK terus berkomitmen meningkatkan literasi keuangan melalui program edukasi seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dan inisiatif lainnya.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses ke produk keuangan, tetapi juga pemahaman yang baik agar mereka bisa membuat keputusan finansial yang bijak,” tambahnya.

Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun. Elvira menegaskan bahwa pencapaian target ini membutuhkan sinergi antara OJK, pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat.

"OJK berkomitmen menciptakan ekosistem keuangan yang stabil, kuat, dan inklusif demi mendukung visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyelenggaraan SNLIK. Survei ini akan terus dilakukan pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. ***