PEKANBARU, GORIAU.COM - Meski mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau tahun 2013 masih meninggalkan catatan. Dimana sejumlah permasalahan dibunyikan dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Riau, Senin (9/6/2014).

BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Diantaranya (1) Persiapan Pemerinta Provinsi (Pemprov) Riau Menuju Penerapan Laporan Berbasil Akrual Bellum Memadai, (2) Penganggaran dan Pengakuan Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan S2 dan S3 tidak Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 25 tahun 2013.

(3) Penganggaran dan Pengakuan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Pemprov Riau tahun anggaran 2013 tidak Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhafap ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya (1) Aset PB PON XVIII belum Diserahkan kepada Pemprov Riau dan Kondisi Bangunan Venue Menembak tidak Dikelola dengan Baik, serta Peralatan yang merupakan Bagian dari Gedung Sebagian telah Hilang.

(2) Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dihentikan dan sedang dalam Penyelesaian Kasus Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

(3) Pembayaran kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Batam tidak sesuai ketentuan. (4) Pemberian dan Penatausahaan Belanja Hibah Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tidak Sesuai ketentuan Pemberian Hibah.

(5) Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Biaya Administrasi Kantor pada BLUD RSUD Arifin Achmad Melalui APBD Membebani Keuangan Daerah Provinsi Riau.

(6) Pengadaan Tanah untuk Kantor Badan Narkotika oleh Appraisal tidak Sesuai Ketentuan.

LKPD Riau Tahun Anggaran 2013 tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Riau, Senin (9/6/2014). "Kita akan tindak lanjuti hasil pemeriksaan dari BPK RI ini. Terutama terhadap beberapa catatan yang masih ada di LKPD tahun lalu tersebut," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Arsyadjuliandi Rachman.***