PEKANBARU -Meski tidak mendapatkan undangan resmi dari Panitia Kerja (Panja) Migas DPR RI, namun Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto tetap menghadiri rapat pembahasan Blok Rokan dengan beberapa pihak terkait, Selasa (9/2/2021).

"Kemarin saya sempat diberi waktu menyampaikan pendapat kami walaupun tidak masuk list undangan. Saya kan pernah bilang, ini saya hadir sebagai bentuk tanggungjawab DPRD Riau secara kelembagaan terhadap masyarakat Riau," ujarnya, Rabu (10/2/2021).

Karena, ujarnya, dalam UU juga disebutkan bahwa unsur penyelenggara daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Riau. Makanya, sebagai bentuk pemenuhan tanggungjawab tersebut, Hardianto hadir dalam rapat.

Adapun dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution ini, Hardianto menyampaikan beberapa hal yang menurutnya paling penting dan menjadi keinginan masyarakat Riau secara keseluruhan.

Yang pertama, jelasnya, banyak anak-anak Riau yang saat ini bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menunggu kejelasan terkait nasib mereka pasca peralihan Blok Rokan dari PT CPI ke Pertamina pada Agustus 2021 mendatang.

"Harus ada keterjaminan anak-anak Riau yang berkerja di Chevron bisa diakomodir bekerja di Pertamina. Disamping mereka putra daerah, kalau mereka diakomodir Pertamina, mereka tidak perlu beradaptasi banyak, artinya tinggal meneruskan pekerjaan saja, karena sebelumnya sudah bekerja disana," jelasnya.

Yang kedua, Politisi Gerindra ini betul-betul meminta supaya Pertamina bisa memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa bekerja di Blok Rokan. Karena, sangat lucu jika nantinya Riau selaku pemilik Blok Rokan, anak-anaknya banyak yang menganggur.

"Penyerapan tenaga kerja lokal di Blok Rokan harus maksimal, ini kita sangat minta komitmennya. Naudzubillah Min Dzalik, kalau anak Riau seperti ayam yang mati di lumbung padi," tegasnya.

Selain persoalan tenaga kerja, Hardianto juga mendesak supaya PT CPI bisa menyelesaikan persoalan lingkungan, terutama masalah Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM), karena dia tidak mau TTM ini menjadi warisan CPI ke Pertamina.

"Kalau ini jadi warisan, persoalan limbah akan menumpuk kedepannya, Pertamina yang akan mengelola nanti, konsekuensinya begitu. Alhamdulillah semua hal yang kita sampaikan sudah masuk dalam kesimpulan rapat resmi," tuturnya.

Terkait pengelolaan Blok Rokan secara teknis, Hardianto mengatakan bahwa persoalan Participating Interesting (PI) sudah sangat jelas, dimana sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, Pemda diberikan jatah pengelolaan 10 persen.

"Tinggal bagaimana kesiapan kita saja, baik BUMD milik Riau maupun BUMD di kabupaten/kota yang terdapat sumur minyak," ulasnya.

"Kalau tentang ada yang mau mengelola 39 persen, saya tak mau ikut campur, itu kan sistem B to B, saya hanya bisa bicara, BUMD dan swasta lokal harus bisa ikut berpatisipasi," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Panja Migas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pihak dari Riau terkait dengan pembicara soal peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina pada tanggal 9 Februari mendatang.

Dalam undangan yang beredar, DPR RI mengundang diantaranya, Gubernur Riau, Tokoh Masyarakat Riau, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina, Dirut PT PGN, dan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Menanggapi adanya undangan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengaku tidak tahu kenapa DPRD Riau tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak yang diundang, namun dia tidak mau berprasangka buruk.

Hardianto secara pribadi maupun institusional mengaku tetap akan mendatangi pertemuan tersebut, meskipun harus menggunakan dana pribadi. Karena, menurutnya ini merupakan tanggungjawabnya sebagai perwakilan masyarakat Riau.

"Masalah kita akan diterima atau tidak, itu hak komisi VII. Karena ini bentuk pertanggungjawaban moral kita, ketika ada momentum resmi menyangkut blok Rokan, kami harus semampu dan sebisa kami berikhtiar dan bekerja," tutupnya.***