SELATPANJANG - Masyarakat mulai mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan wakil rakyat (legislatif, red). Pasalnya, memasuki usia ke 7, Kepulauan Meranti belum juga punya jalan provinsi yang menyebabkan Kota Sagu tak mendapat bantuan dari Dinas Bina Marga Riau.

Kekesalan itu dilontarkan salah seorang tokoh masyarakat pesisir, Aziz, kepada GoRiau, Senin (16/5/2016). Kata Aziz, harusnya dinas yang dipercayai (Dinas PU) untuk mengurus masalah status jalan itu bekerja dengan maksimal. "Kadis PU nya kalau tak mampu bekerja mundur sajalah. Masa sudah 7 tahun Meranti tak juga ada jalan yang statusnya jalan Provinsi," kata Aziz.

Harusnya, tambah Aziz, Dinas PU Meranti berkoordinasi terus dengan provinsi Riau. Apa yang harus dipersiapkan, sehingga Provinsi mau mengakui jalan di Meranti itu statusnya jalan Provinsi.

Selain itu, Aziz juga mempertanyakan kinerja beberapa anggota DPRD Riau yang berasal dari Dapil Meranti, Dumai, Bengkalis. Kata Aziz lagi, masyarakat jelas mempertanyakan kinerja wakil rakyat itu. Apa yang mereka kerjakan di gedung dewan kok sepertinya tidak memperjuangkan nasib kabupaten. "Apa yang mereka kerjakan di sana. Sudah hidup mewah, tapi tidak memperjuangkan nasib kabupaten. Kalau begini, buat apa kita punya wakil di Provinsi Riau," ujar Aziz dengan nada kesal.

Kemudian, terkait dengan tidak adanya bantuan Bina Marga karena Meranti belum punya jalan Provinsi, Provinsi Riau diminta membuka mata. Harusnya, tambah Aziz, selaku kabupaten baru hendaklah diperhatikan penuh oleh provinsi. Dengan nama kepulauan yang sudah tentu Meranti pisah dari daratan (berpulau-pulau, red) tidak harus dilupakan begitu saja oleh provinsi.

"Kok kita merasa provinsi tidak mengacuhkan Meranti ini. Kita kabupaten baru butuh banyak pembangunan. Infrastruktur kita serba kurang, jangan yang dibantu kabupaten kota di daratan saja. Ini sama saja menganaktirikan Meranti. Maunya provinsi itu apa," kata mantan wakil rakat Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2009 itu lagi. ***