PEKANBARU - Kebijakan satu data Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan secara terintegrasi. Sehingga ketersediaan data yang lengkap dan berkualitas adalah sebuah keharusan, karena dengan data yang lengkap dan berkualitas dapat dibuat perencanaan, monitoring dan evaluasi serta dapat memformulasikan kebijakan yang tepat sasaran.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Misfaruddin dalam Webinar "Mendayagunakan Statistik Dasar dan Sektoral Dalam Mewujudkan Riau Bersatu melalui Riau Dalam Angka yang Lebih Berkualitas", pada Kamis (8/4/2021) melalui aplikasi Zoom Meetings dan disiarkan secara live melalui kanal YouTube BPS Riau.

"Perencanaan pembangunan haruslah berpijak pada data yang berkualitas, akurat, akuntabel, serta mudah diakses. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, publikasi Provinsi Riau dalam angka satu data adalah jawabannya. Kebijakan ini merupakan amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia," kata Misfaruddin.

Untuk mewujudkan satu data di Riau, kata Misfaruddin sangat dibutuhkan koordinasi, peran dan fungsi institusi statistik di Riau. Pasalnya, satu data Indonesia yang merupakan terobosan dalam rangka membenahi pengelolaan data ini dimaksudkan agar koordinasi antar lembaga semakin jelas dengan data yang dihasilkan semakin konsisten, serta pengelolaan data yang semakin jelas.

"Oleh karenanya dukungan dari BPS Riau sebagai pembina data dan Diskominfotik Riau sebagai wali data, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau institusi statistik sebagai produsen data, harus semakin kita tingkatkan. Sehingga nantinya akan terwujud data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bisa membagipakaikan antar instansi. Agar nantinya tidak akan ada lagi sekat-sekat yang membatasi keterbukaan data dan informasi," jelasnya

Satu Data "Riau Bersatu", kata Misfaruddin tujuannya juga untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Sehingga data yang disediakan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan di Riau.

"Dengan keterbukaan satu data yang mudah diakses, masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan," tukasnya. ***