JAKARTA – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/2/2026). Organisasi internasional ini merupakan inisiatif bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi keberadaan undangan tersebut namun belum bisa memastikan kehadiran kepala negara.

“Ada undangannya. Belum tahu hadir atau tidak, nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” ujar Prasetyo usai Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kehadiran Prabowo dalam rapat perdana tersebut dinilai strategis. Selain misi perdamaian, pemerintah berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk finalisasi kesepakatan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” tambah Prasetyo terkait potensi penandatanganan kesepakatan dagang di sela pertemuan dewan perdamaian tersebut.

Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam dewan ini juga berdampak pada sektor pertahanan. KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan pihaknya tengah bersiap mengirimkan pasukan sebagai bagian dari misi perdamaian di Gaza, Palestina. Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa teknis pengiriman masih menunggu koordinasi tingkat tinggi di Mabes TNI.

“Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti memerlukan personel berkarakter apa, baru kami siapkan,” kata Maruli.

Mengenai jumlah personel, Maruli menyebut kemungkinan satu brigadir yang terdiri dari 5.000 hingga 8.000 prajurit, meski angka pasti masih dalam tahap negosiasi.

Indonesia telah resmi bergabung dalam organisasi ini bersama negara-negara lain seperti Pakistan, Mesir, Yordania, hingga Turki. Dalam peresmian sebelumnya, Donald Trump menegaskan bahwa dewan ini adalah proyek besar yang didukung penuh oleh Amerika Serikat untuk memberikan dampak nyata bagi stabilitas dunia.

Meskipun Trump belum secara spesifik menyinggung detail penanganan krisis di Timur Tengah dalam pidatonya, keberadaan Indonesia di barisan depan dewan ini menunjukkan posisi tawar yang kuat di kancah internasional.***