UPAYA pemerintah mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan menyediakan makanan yang bergizi. Keberadaan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program nasional merupakan bentuk upaya pemerintah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945.

Menurut ahli gizi, makanan yang bergizi itu salah satunya adalah tersedianya protein hewani. Di tengah ancaman stunting, rendahnya asupan protein hewani, dan ketimpangan akses pangan, MBG berpotensi menjadi game changer dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa sekaligus menumbuhkan perekonomian rakyat secara berkelanjutan.

Melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa dan kelompok rentan, MBG bukan hanya berorientasi pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang luas. Program ini mampu mendorong kegiatan produksi di sektor pertanian dan peternakan, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka lapangan pekerjaan baru di tingkat lokal. MBG menciptakan pasar baru yang stabil bagi komoditas lokal.

Kebutuhan rutin penyediaan makanan menciptakan demand besar. MBG menciptakan pasar baru yang stabil bagi komoditas lokal. Kebutuhan rutin penyediaan makanan menciptakan demand besar. Jika satu porsi makanan bergizi rata-rata membutuhkan lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan karbohidrat, maka jutaan porsi per hari akan meningkatkan perdagangan hasil bumi dalam skala nasional.

Dengan suplai bahan pangan yang dipasok dari petani dan peternak desa, MBG berperan sebagai katalis perputaran uang di tingkat lokal. Program ini memperkuat ekonomi berbasis komunitas (community-based economy). Setiap uang yang dibelanjakan untuk MBG akan berputar di berbagai sektor ekonomi, menghasilkan multiplier effect, di mana belanja pangan akan meningkatkan pendapatan petani-peternak, peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan aktivitas UMKM, peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan tambahan yang diperoleh petani, peternak, dan pelaku UMKM dari program ini meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Hal ini memperkuat stabilitas ekonomi rakyat.

MBG adalah strategi pembangunan yang menyentuh langsung hulu–hilir perekonomian: dari peningkatan kualitas gizi anak, pemberdayaan desa, peningkatan produksi pertanian–peternakan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Implementasi MBG yang terencana, transparan, dan terintegrasi akan menjadi tonggak pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Pada saat yang sama, sektor peternakan (termasuk unggas, telur, sapi, dan susu) merupakan sumber protein hewani utama yang mampu memenuhi kebutuhan program MBG jika rantai pasok terorganisir. Statistik nasional menunjukkan produksi telur dan produk unggas yang besar tetapi berfluktuasi menurut provinsi; hal ini menunjukkan peluang untuk menyalurkan pasokan ke program nasional MBG (BPS, 2023).

Tantangan utamanya adalah ketidakpastian permintaan peternakan akibat fluktuasi pasar dan musim; MBG dapat menjadi pembeli institucional yang menstabilkan permintaan, namun implementasi MBG menuntut manajemen kualitas, cold-chain, dan kapasitas dapur lokal yang memadai. ada kekhawatiran bahwa pengadaan massal tanpa prioritas lokal dapat menguntungkan pemasok besar alih-alih peternak kecil; oleh karena itu desain pengadaan MBG perlu memastikan persentase komoditas berasal dari produsen lokal untuk memberi dampak ekonomi yang merata.

Tujuan tulisan ini adalah: (a) menganalisis bagaimana MBG mempengaruhi permintaan produk peternakan (telur, daging unggas, sapi, dan susu); (b) mengukur dampak pada pendapatan peternak dan penciptaan lapangan kerja; dan (c) merumuskan rekomendasi kebijakan agar MBG memaksimalkan nilai tambah peternakan lokal.

Pembahasan

Porsi MBG idealnya memuat sumber protein hewani yang meliputi ayam, telur, daging, susu. Keberadaan MBG ini menjamin permintaan akan telur atau ayam, daging susu akan meningkat secara substansial. Statistik BPS menunjukkan produksi telur dan daging unggas Indonesia lumayan besar namun belum terdistribusi ke seluruh daerah MBG.

Laporan Kementerian Pertanian Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Indonesia menyatakan surplus telur dapat diaktifkan sebagai proyeksi konservatif dan bisa dioptimalkan menjadi logistic MBG. Penyerapan puluhan hingga ratusan ribu ton telur/ayam per tahun di tingkat nasional, akan mendorong peternak meningkatkan stok, manajemen pakan, dan investasi produksi.

Sumber yang sama menyatakan bahwa pembeli institusional (MBG) memberikan kontrak pembelian jangka menengah yang menurunkan volatilitas harga bagi peternak kecil. Hal ini cenderung meningkatkan nilai tukar peternak (NTP) sehingga membuat usaha ternak lebih bankable untuk pembiayaan mikro. Data buku statistik peternakan merekomendasikan perhatian pada NTP sebagai indikator kesejahteraan peternak.

Stabilitas harga juga akan merangsang investasi hilir (pengolahan telur, pengemasan, dairy processing), sehingga menambah nilai tambah di daerah MBG. Kenaikan permintaan komoditas unggas dan susu membuka peluang pekerjaan di peternakan skala kecil menengah, pabrik pakan, hatchery (DOC), transportasi, dan unit pengolahan rumahan mengurangi pengangguran lokal dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Provinsi Riau ditargetkan untuk memiliki 667 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Dari target tersebut, sudah ada 251 dapur SPPG yang telah dibangun, namun dari jumlah tersebut, baru 180 SPPG yang sudah beroperasi penuh. Sementara 71 SPPG di antaranya masih menunggu penerbitan Virtual Account (VA) sebelum dapat beroperasi. Total penerima manfaat MBG di Riau sendiri telah mencapai 586.074 orang, yang tersebar di 2.422 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

Dari data ini, jika protein hewani yang diambil dari produk ternak telur, maka kebutuhan telur di Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan MBG ini adalah 586.074 butir/hari (asumsi satu butir per penerima manfaat). Dan jika protein hewaninya diambil dari produk ternak daging ayam (asumsi; masing-masing penerima manfaat adalah 50 gram/hari), maka kebutuhan daging ayam per hari adalah 29.303,7 kg/hari. Begitu juga untuk protein hewani dari daging sapi/kerbau/kambing.

Sekarang mari kita lihat suplai produksi peternakan di Provinsi Riau. Produksi telur unggas Provinsi Riau sekitar 5.752.833 kg (setara ±95,880,557 butir/tahun atau 262.686 butir/hari) pada tahun 2024. Sedangkan produksi daging unggas di Riau tercatat 1.022.600 kg/tahun atau 2.801,6 kg/hari dari populasi ayam 58,5 juta ekor/tahun. Populasi sapi dan kerbau saat ini adalah 241.592 ekor/tahun Produksi kambing dan domba 283.516 ekor/tahun.

Dari ketersediaan produk peternakan Provinsi Riau ini terlihat bahwa produksi telur hanya mampu memenuhi ± 44,8 persen dari kebutuhan dapur MBG. Sedangkan produksi daging unggas hanya mampu memenuhi ± 9,6 persen dari kebutuhan dapur MBG. Begitu juga dengan populasi sapi dan kerbau, 37.86 persen dari populasi sapi dan kerbau yang ada (asumsi 140 kg daging murni/ekor, berat hidup 350kg dengan persentase karkas 40 persen) dapat memenuhi kebutuhan MBG untuk Provinsi Riau. Sedangkan populasi kambing dan domba belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Terlihat antara supply and demand dari produk peternakan ini terdapat kesenjangan. Untuk memenuhi proyeksi MBG, peternak perlu memperluas kapasitas: menambah ayam petelur dan meningkatkan efisiensi kawin, pakan, dan pemeliharaan.

Provinsi Riau harus bergerak pada tiga poros utama yaitu 1) Percepatan Peningkatan Produksi Peternakan, 2). Penguatan Rantai Pasok dan Logistik MBG, 3). Kebijakan Pengadaan yang Memihak Peternak Lokal. Kunci untuk meningkatkan pasokan telur adalah memperbesar populasi ayam petelur yang aktif berproduksi. Program ini menyasar kelompok peternak, koperasi, dan pesantren yang memiliki infrastruktur dasar pemeliharaan. 

Rekomendasi kebijakan yang pertama adalah adanya Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) yang mewajibkan 60–80 persen pasokan MBG diserap dari peternak/UMKM lokal dan dilanjutkan untuk menghubungkan kelompok peternak dengan SPPG melalui kontrak jangka menengah sehingga peternak memiliki kepastian pasar dan harga stabil.

Langkah kedua adalah percepatan produk peternakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan 10.000–20.000 pullet (ayam siap bertelur) kepada koperasi peternak di kabupaten sentra MBG. Diikuti dengan menyediakan subsidi pakan 10–15 persen untuk tahun awal peningkatan produksi. Atau mendirikan mini feedmill di kawasan sentra produksi untuk menekan biaya pakan. Dan dapat memberikan kredit mikro bankable (KUR Peternakan) berbasis kontrak pembelian MBG. Menyiapkan fasilitas grading & packaging telur untuk memastikan kualitas standar MBG.

MBG membutuhkan logistik modern agar bahan hewani tetap segar. Tanpa cold chain, kualitas pangan rentan menurun. Mendirikan Riau Food Distribution Center sebagai pusat buffer stok telur, ayam, dan daging. Membentuk BUMD pangan sebagai operator distribusi untuk menjamin kontinuitas suplai.

Penutup

Rangkaian langkah konkrit yang dirumuskan membuka jalan bagi Riau untuk keluar dari jebakan defisit protein hewani dan bergerak menuju sistem peternakan yang kokoh, mandiri, dan berorientasi masa depan. Program MBG yang awalnya dirancang sebagai intervensi gizi bagi anak sekolah berpotensi menjadi pengungkit transformasi ekonomi desa bila dijalankan dengan pendekatan hulu–hilir dan berbasis pelaku lokal.

Dengan memperkuat produksi telur dan daging unggas, membangun feedmill desa, menyediakan akses pembiayaan yang terjamin oleh kontrak MBG, serta mengembangkan unit hilirisasi yang menjaga kualitas produk, Riau dapat membentuk rantai pasok protein hewani yang lebih stabil dan inklusif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dapur SPPG, tetapi juga oleh peternak kecil, UMKM, koperasi pangan, dan ekonomi rumah tangga di desa.

Ke depan, keberhasilan pemenuhan bahan pangan MBG dari sumber lokal akan menjadi bukti bahwa Riau mampu mengonversi kebutuhan publik yang besar menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. MBG bukan hanya program penyedia makanan bergizi, melainkan lokomotif pembangunan penggerak peningkatan pendapatan, pencipta lapangan kerja, stabilisasi harga, dan penguatan ketahanan pangan daerah. ***

* Penulis adalah Guru Besar Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, tinggal di Pekanbaru