PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau Budiman SH mengajak seluruh pihak untuk menyikapi perbincangan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara objektif, tenang, dan berdasarkan data yang komprehensif.

Menurutnya, program yang digagas pemerintah tersebut justru berpotensi menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta tidak dapat disimpulkan sebagai penyebab menurunnya PAD Riau.

Budiman menegaskan, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Setelah melakukan pengecekan langsung dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak di lingkungan sekolah, ia mengaku tidak menemukan adanya kantin yang tutup akibat pelaksanaan program MBG.

“Saya sudah cross check langsung ke sejumlah sekolah. Tidak ada kantin yang tutup. Aktivitas jual beli tetap berjalan seperti biasa,” ujar Budiman, Selasa (23/6/2026).

GoRiau H Budiman Lubis bersama Ketua
H Budiman Lubis bersama Ketua DPD Partai Gerindra Riau yang juga anggota komisi III DPR RI saat meninjau MBG disalah satu sekolah.

Menurut politisi Gerindra dari Daerah Pemilihan Rokan Hulu tersebut, masyarakat perlu memahami perbedaan antara PAD dan retribusi daerah. Penurunan pada salah satu sektor retribusi, kata dia, tidak serta-merta menggambarkan kondisi keseluruhan pendapatan daerah.

“Antara PAD dengan retribusi itu berbeda. Retribusi dari sektor tertentu bisa saja turun, namun dari sektor lainnya naik sehingga secara keseluruhan bisa meningkat. Bahkan saat ini PAD kita justru mengalami peningkatan karena adanya kenaikan dari sektor pajak,” jelasnya.

Budiman menilai Program MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Selain meningkatkan kualitas gizi peserta didik, program tersebut juga menciptakan aktivitas ekonomi baru yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Mulai dari petani, pemasok bahan pangan, penyedia jasa katering, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal, semuanya mendapatkan peluang untuk terlibat dalam rantai pasok program tersebut.

“MBG menghadirkan perputaran ekonomi baru. Ada penyedia bahan makanan, penyuplai katering, pelaku UMKM, pemilik kantin, hingga tenaga kerja yang ikut terlibat. Ini tentu berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia juga menilai keberadaan kantin sekolah tetap memiliki ruang usaha yang cukup karena produk yang dijual berbeda dengan menu yang disediakan melalui program MBG. Berbagai jajanan, minuman, makanan ringan, hingga menu tambahan masih menjadi kebutuhan siswa di lingkungan sekolah.

“Yang dijual kantin itu rata-rata jajanan dan minuman. Jadi tidak ada persoalan yang menyebabkan mereka harus berhenti beroperasi,” tambahnya.

Di tengah beragam pandangan yang muncul, Budiman mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog yang konstruktif dan menghindari narasi yang dapat memicu kesalahpahaman. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Jangan sampai muncul kesan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana program yang ada bisa berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta daerah,” tegasnya.

Budiman optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat, berbagai program pembangunan yang tengah berjalan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Dengan pendekatan yang berbasis data dan semangat kebersamaan, ia meyakini Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi investasi bagi kualitas generasi muda, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal di berbagai daerah di Provinsi Riau. ***