PROGRAM Bergizi Gratis (MBG) kerap dipresentasikan sebagai bukti kehadiran negara dalam urusan paling dasar: pemenuhan gizi warga. Di atas kertas, program ini tampak terukur dan berorientasi masa depan. Namun kebijakan publik tidak hidup di atas kertas. Ia hidup di tengah masyarakat dan selalu akan diuji oleh konteks.Ketika terbit kebijakan bahwa MBG tetap dijalankan selama musim libur sekolah, sementara banjir dan longsor masih melumpuhkan banyak wilayah di Sumatera, kebijakan ini mulai memancarkan kesan lain. Negara menjadi terlihat sibuk menjalankan program, tetapi tidak piawai membaca keadaan.

Dalam logika sosiologis, krisis selalu menuntut perubahan prioritas. Bencana bukan sekadar gangguan teknis semata, melainkan momen ketika negara seharusnya menghentikan rutinitas, menajamkan kepekaan, dan bekerja secara situasional. Melanjutkan MBG dalam skema normal saat sekolah libur, di tengah krisis kemanusiaan yang belum tertangani tuntas, menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari: untuk siapa sebenarnya pengelola negara ini bekerja?Di ruang publik, kebijakan ini sama sekali tidak akan dibaca sebagai konsistensi, melainkan sebagai kekakuan bahkan kepandiran. Ketika anak-anak tidak bersekolah —sementara ribuan keluarga kehilangan rumah, dapur, dan sumber penghidupan— distribusi makan gratis yang dipaksakan tetap berjalan teratur terasa janggal. Negara memang hadir, tetapi tidak substantif dan tidak tepat sasaran secara moral.

Masalahnya bukan pada tujuan MBG, melainkan pada timing dan konteks. Kebijakan publik yang baik tidak hanya rasional, tetapi juga memiliki sense of proportion. Dalam situasi darurat, ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada menjaga ritme program. Ada nyawa, keselamatan, dan pemulihan sosial yang berpacu dengan jadwal distribusi.

Dari sudut pandanga sosiologi kebijakan, inilah titik rapuhnya. Kebijakan tidak hanya dinilai dari dampak objektif saja, tetapi juga dari persepsi keadilannya. Saat korban banjir dan longsor masih berjuang mendapatkan bantuan dasar, sementara anggaran besar tetap mengalir ke program rutin yang tidak tepat guna, maka pasti rasa keadilan kolektif akan terluka. Publik mesti bertanya: mengapa negara lebih peduli pada program reguler daripada pada penderitaan yang kasat mata?

Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menggerogoti modal sosial. Kepercayaan kepada negara melemah bukan karena negara absen, tetapi karena negara hadir dengan cara yang tidak empatik, bahkan menyebalkan. Padahal dalam situasi krisis, kepercayaan publik adalah energi utama pemulihan.

Secara manajerial, kebijakan ini juga memperlihatkan wajah birokrasi yang kaku. Manajemen krisis menuntut kemampuan untuk menunda, mengalihkan, dan mengintegrasikan sumber daya. MBG seharusnya bisa disesuaikan: sebagian anggaran dialihkan sementara untuk dapur umum bencana, jaringan distribusi dimanfaatkan untuk logistik darurat, atau penyaluran untuk siswa dilonggarkan selama masa libur. Namun yang terjadi justru sebaliknya: negara tampak sibuk memastikan program tetap berjalan, seolah keberhasilan diukur dari serapan anggaran, bukan dari ketepatan respon dan peruntukan. Inilah yang membuat kebijakan ini terasa seperti simbol negara yang “sok sibuk”. Banyak bergerak, banyak kegiatan, banyak laporan, tetapi minim sensitivitas situasional. Negara terlihat aktif, bahkan hiper-aktif, namun tidak hadir secara proporsional dan bermakna.

Yang paling mengusik, tentu, adalah soal empati. Bagi korban bencana, persoalan hari ini bukan soal gizi ideal, melainkan soal bertahan hidup. Mereka membutuhkan air bersih, makanan sederhana, tempat berlindung, dan kepastian bahwa negara memihak pada kondisi paling genting. Ketika negara memilih mempertahankan rutinitas di tengah darurat, maka yang diberikan pada publik adalah pedan kekecewaan.

Kritik terhadap MBG di musim liburan ini bukanlah penolakan terhadap investasi gizi anak. Ini adalah seruan agar negara tidak terjebak pada logika programatis. Negara yang dewasa adalah negara yang mampu berhenti sejenak, membaca ulang situasi, serta mampu dan berani menggeser prioritas.

Konsistensi penting, tetapi kepekaan jauh lebih menentukan. Di tengah banjir dan longsor yang belum pulih, publik tidak membutuhkan negara yang sekadar bekerja. Publik membutuhkan negara yang pengertian. Akhirnya, di situlah kebijakan publik diuji: bukan soal seberapa sibuk ia terlihat, namun seberapa tepat dan bermanfaat ia hadir di saat yang paling dibutuhkan. ***

Dr. Andree Armilis, M.A adalah Sosiolog & Analis Stratejik.