JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan masa sidang tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Fokus utama yang didorong adalah penyiapan regulasi kawasan industri yang terintegrasi dengan pengembangan sumber daya manusia siap kerja.

Hal tersebut disampaikan Hendry jelang pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, penguatan sektor industri harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga kesiapan tenaga kerja.

“Di masa sidang ini, kami ingin memperjuangkan sektor industri. Saat ini di Komisi VII sedang disiapkan Panja Kawasan Industri untuk RUU Kawasan Industri dan juga Panja Daya Saing Industri,” ujarnya kepada wartawan.

Ia menilai tantangan utama industri nasional bukan semata persoalan aturan, melainkan lemahnya keselarasan antara kebutuhan dunia industri dan kualitas tenaga kerja yang tersedia.

“Kami menemukan bahwa yang paling penting adalah link and match. Kawasan industri tidak cukup hanya diatur regulasinya dan dibangun fasilitasnya, tetapi juga harus menyiapkan orang-orang yang siap meningkatkan daya saing industri,” tegasnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Hendry menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi, mulai dari SMK hingga politeknik, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan sektor industri.

“Pendidikan vokasi, baik SMK maupun politeknik, harus betul-betul link and match dengan perusahaan industri,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Riau, Hendry berharap lulusan SMK dan politeknik di daerah dapat terserap secara optimal oleh kawasan industri yang terus berkembang. Ia mengingatkan agar pembentukan kawasan industri benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap SMK di Provinsi Riau khususnya bisa diserap oleh perusahaan industri yang ada. Begitu juga politeknik, lulusannya harus siap bekerja. Jangan sampai kawasan industri dibentuk tapi tidak optimal, atau sekolah vokasi ada namun tidak menjawab kebutuhan industri bahkan menciptakan pengangguran baru,” pungkasnya.

Ia menegaskan Fraksi PKS di Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan industri yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan kawasan, tetapi juga pembangunan manusia sebagai penggerak utama daya saing nasional. ***