PEKANBARU – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) melalui Aliansi Masyarakat Riau Gerah (AMARAH) menyerahkan dua sertifikat satir kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia ke-8 sebagai bentuk kritik terhadap kondisi demokrasi dan sejumlah kebijakan pemerintah.

Penyerahan sertifikat tersebut disampaikan melalui rilis yang diterbitkan BEM Unri pada Kamis (18/6/2026), sehari setelah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Pekanbaru.

Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Muhammad Azhari, mengatakan sertifikat satir itu merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapatkan respons memadai dari para pemegang kebijakan.

Menurut Azhari, sertifikat pertama diberikan kepada DPR RI dengan predikat "Atas Konsistensinya Mendengar Suara Rakyat sebagai Formalitas, Bukan Prioritas".

Ia menilai berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat sering kali hanya berhenti pada forum dengar pendapat dan agenda seremonial politik tanpa diikuti langkah konkret yang mampu menjawab kebutuhan publik.

"Kami melihat banyak persoalan rakyat yang terus disuarakan, tetapi tindak lanjutnya belum terlihat secara nyata. Karena itu, sertifikat ini menjadi simbol kritik terhadap fungsi representasi dan pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif," kata Azhari dalam keterangan tertulis.

Selain kepada DPR RI, mahasiswa juga memberikan sertifikat satir kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan predikat "Atas Prestasinya sebagai Presiden Ter-Pelengser dalam Bersikap dan Menentukan Kebijakan Negara".

Azhari mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut mencakup kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga kebutuhan pokok, pengelolaan anggaran negara, hingga kebijakan yang dianggap belum sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyerahkan kajian bertajuk Seruan Aksi yang berisi gagasan, kritik, serta refleksi terhadap berbagai isu kebangsaan.

Azhari mengatakan penyerahan kajian tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya hadir melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran yang menawarkan perspektif dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.

"Penyerahan sertifikat tersebut bukan sekadar bentuk sindiran politik, melainkan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan bahwa legitimasi jabatan publik berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan, kritik akan terus disampaikan selama aspirasi masyarakat dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai dari para pengambil kebijakan.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam AMARAH menggelar aksi demonstrasi di Pekanbaru pada Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta pelaksanaan demokrasi yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga legislatif.

Aksi itu diwarnai penyampaian orasi, pembentangan poster kritik, hingga penyerahan simbolik sertifikat satir sebagai bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa. ***