BENGKALIS, GORIAU.COM - Calon Gubernur Riau HM Lukman Edy M.Si. menilai sudah saatnya dilakukan reorientasi program-program pembangunan, yaitu dari kebijakan pembangunan yang terkesan memihak kepentingan aparat kepada program atau kebijakan pembangunan yang populis, yang lebih memihak kepentingan masyarakat banyak.

''Janganlah kita terlalu bersikap zalim terhadap masyarakat kita sendiri,'' ujar tokoh yang akrab dipanggil dengan LE itu ketika menghadiri halal bi halal di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Minggu (25/8/2013) malam.

Caranya, menurut LE, ''Saatnya kita ‘balik kanan’ dengan melakukan perubahan mendasar terhadap arah program dan kebijakan pembangunan,'' tandasnya.

LE mengaku tidak bisa menerima arah program pembangunan selama ini, khususnya di lingkungan Pemprov Riau, yang terkesan lebih berorientasi kepada kepentingan aparat daripada melayani kebutuhan masyarakat. Ia menyebut contoh nafsu pembangunan kantorkantor pemerintahan yang baru dan pengadaan mobil dinas pejabat, yang dinilai tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Tapi, menurut LE, ketika pihaknya mengapungkan program yang menyangkut langsung kepentingan publik, ada pihak yang seakan sulit menerima, yang bisa saja merasa ''terganggu'' kalau program itu kelak direalisasikan. Ia menyebut contoh program pendidikan kesarjanaan gratis bagi semua anak Riau, ''Bahkan ada yang menilai rencana itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal,'' bebernya.

Soal ini, LE memberi ilustrasi. Dikatakan, setiap tahun sebanyak 75.000 anak-anak Riau menamatkan pendidikannya di jenjang SMTA. Dari 75.000 anak itu, katanya, hanya 25.000 orang saja yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. “Sebagian besar anak Riau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi orangtuanya,'' kata LE.

Makanya, menurut LE, ia bersama pasangannya Suryadi Khusaini memprogramkan pendidikan kesarjanaan gratis bagi semua anak Riau, sebagai bagian dari program andalannnya yang terangkum ke dalam 4 Pilar Plus, dimaksudkan agar semua anak Riau mengecap jenjang pendidikan kesarjanaan gratis.

''Karena, kalau si anak hanya mengantongi ijazah SMTA, bagaimana bisa ia menghadapi tantangan zaman?'' sebutnya.

LE mengaku telah melakukan analisis yang mendalam untuk itu, yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran di APBD Riau dari tahun ke tahun. ''Saya memastikan anggaran kita cukup untuk mendukung program itu,'' katanya. Dijelaskan, dari 75.000 tamatan SMTA setiap tahun itu, setidaknya dibutuhkan biaya Rp185 miliar/tahun untuk membiayai pendidikan kesarjanaan gratis.

''Saya menyatakan anggaran sebesar itu tidak terlalu besar, apalagi bila dikaitkan dengan penyiapan SDM  (sumber daya manusia) Riau yang berkualitas ke depan,'' katanya. Sebab, dalam pandangan LE, upaya menyiapkan SDM Riau yang berkualitas memang memerlukan investasi yang sangat besar, sementara umpan balik (fee back)-nya dipastikan tidak bisa dipetik dalam waktu dekat.

LE lalu membandingkan dengan sejumlah megaproyek yang dibangun Pemprov Riau, yang belum tentu bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat banyak. Antara lain, pembangunan kantor Gubernur Riau 9 lantai yang menelan anggaran Rp600 miliar, pembangunan fly over yang juga memakan biaya ratusan miliar; dan pembangunan kantor.

Dinas PU ({Pekerjaan Umum) Provinsi Riau yang menelan anggaran Rp250 miliar. Makanya, menurut LE, kalau memang hendak melaksanakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, saatnya dilakukan moratorium pembangunan kantor pemerintah yang baru dan pengadaan mobdin. ''Kalau seandainya saya nanti terpilih sebagai gubernur, saya minta aparat mempersiapkan diri ‘berpuasa’ untuk menikmati apa yang mungkin selama ini mereka rasakan,'' katanya.

Penyebabnya, menurut LE, sejumlah dana yang selama ini diperuntukan bagi kepentingan aparat seperti pembangunan kantor pemerintah yang baru dan pengadaan mobdin, akan dialihkan untuk membiayai program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pendidikan kesarjanaan gratis, kebun untuk rakyat, penigkatan kualitas pelaynan kesehatan masyarakat, dan bantuan dana Rp2 miliar/desa/ tahun. (rls)