PEKANBARU – Terjebak dalam antrean panjang dan mengalami gangguan jaringan adalah keluhan umum dari warga Riau yang mencoba membayar pajak kendaraan mereka melalui Samsat di Riau. Namun, yang lebih membuat frustasi adalah ketidakmampuan sistem dalam menghitung batas waktu pembayaran tepat waktu, membuat warga yang taat membayar pajak menjadi korban.

"Sebelum hari jatuh tempo, tidak bisa bayar pajak karena antrian yang katanya penuh apalagi beberapa kali ada gangguan jaringan,'' ujar warga yang enggan disebutkan namanya kepada GoRiau.com, Rabu (31/52023).

Kondisi ini memaksa mereka harus menanggung denda karena nomor antrian yang didapat lewat dari hari jatuh tempo. Yang lebih parah, tidak ada tawaran kompensasi atau permintaan maaf dari pihak Samsat terhadap situasi itu.

''Ceritanya, jatuh tempo Pembayaran Kendaraan Bermotor (PKB) saya pada 24 Mei 2023, lalu saya dan istri datang kesana. Kami rencananyaau melakukan pemeriksaan fisik kendaraannya sekaligus pembayaran. Berdasarkan pengalaman beberapa hari sebelumnya saat pembayaran pajak kendaraan non-motor, dimana antrian hampir kehabisan, maka kami membagi tugas dengan istrinya: saya melakukan pemeriksaan fisik, sementara istri saya mengambil antrian,'' jelasnya.

“Setelah cek fisik, kami disuruh pulang dan datang membayar pada Kamis, 25 Mei 2023 karena kata petugas di bagian depan, sampai 31 Mei 2023 tidak ada denda,” jelasnya.

Namun, pada hari pembayaran, Kamis 25 Mei, terdapat tambahan sanksi administrasi sebesar Rp35.000. Saat istrinya mempertanyakan hal tersebut, petugas menjelaskan bahwa denda tidak bisa dihilangkan karena sudah ada dalam sistem.

“Tentu saja bukan masalah besaran uangnya tapi yang menjadi keberatan kami adalah informasi yang tidak jelas dan tidak adanya solusi terhadap banyaknya antrian pembayar pajak sehingga merugikan. Yang seharusnya bisa beres sekali datang, ini harus dua kali datang,'' jelasnya.

Ia meminta pemerintah meski memberikan fasilitas pemutihan tapi kemudahan tetap harus diberi untuk masyarakat, bukan justru menimbulkan ketidaknyamanan.

"Ini fasilitas pemutihan diberikan, tapi kami yang taat malah menjadi korban. Terpaksa harus marah-marah karena kena denda, tapi uang tidak juga bisa balik. Dan yang paling mahal itu, ternyata sikap mengaku salah dan minta maaf, tidak akan ada itu," ungkap warga tersebut.

Keluhan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak Samsat dan pemerintah. Sebagai lembaga pelayanan publik, Samsat dituntut untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat.

''Pemberlakuan sistem antrian yang lebih baik dan penyelesaian gangguan jaringan seharusnya menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas layanan,'' tutupnya. ***