JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggugat  ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi nol persen. Sebab, DPD RI tak mau ada calon presiden boneka.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti membeberkan alasan pihaknya menggugat ambang batas pencapresan di depan Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Presidential threshold setinggi itu akan membuka lahirnya calon presiden boneka. Kemudian pasti akan ada kompromi-kompromi politik," kata La Nyalla dalam keterangan pers tertulis, Selasa (14/12/2021).

Dia menilai ambang batas pencapresan yang mencapai 20 persen itu akan menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Bahkan, konflik itu bisa sampai berdarah-darah.

"Karena calonnya cuma dua. Membelanya sampai mati-matian, yang terjadi kemudian berantem, berselisih dan itu masih terjadi sampai detik ini," ujarnya.

La Nyalla mengatakan ambang batas pencapresan yang tinggi akan menutup pintu masuk anak-anak bangsa yang memiliki potensi untuk maju menjadi pemimpin. Menurut dia, calon pemimpin yang diusung akan sedikit jika ambang batas tetap tinggi.

"Belum lagi dengan ambang batas yang tinggi, semakin sedikit juga calon pemimpin yang bisa diusung. Padahal banyak sekali anak-anak bangsa yang mampu sebagai pemimpin. Tapi karena ada ambang batas itu jadi tidak bisa. Jadi tertutup sudah," tuturnya. ***