PEKANBARU - Puluhan Kepala Sekolah yang tergabung dalam Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Riau terkait nasib sekolah-sekolah swasta yang masih minim perhatian.

Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim, mengucapkan terimakasih atas kehadiran para kepala sekolah karena selama ini informasi soal sekolah swasta jarang sampai ke DPRD Riau.

GoRiau
"Kami baru dapat info begini, karena dinas tidak pernah memberi tahu. Ternyata swasta tidak baik-baik saja. Kita juga sudah menjadwalkan rapat dengan Disdik, apa yang disampaikan hari ini akan kita pertanyakan ke dinas nanti, kita cari benang merahnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Riau ini, Senin (14/2/2022).

Adapun persoalan yang disampaikan oleh MKKS diantaranya Peraturan Gubernur (Pergub) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, dan banyak hal lainnya.

"Tadi ada semacam kesepakatan awal, kami sudah menawarkan kepada SMA dan SMK Swasta untuk membuat skala prioritas, mana yang ingin diminta ke Dinas," tuturnya.

Selama ini, swasta memang menerima bantuan, namun berdasarkan kondisi yang ada, bantuan itu dirasa masih kurang. Intinya, Komisi V tidak menginginkan jika SMA dan SMK swasta gulung tikar karena tak mendapat perhatian.

"Kita sangat memberi support, dan tadi juga ada dua Pimpinan DPRD Riau yang ikut, kita akan perjuangkan ini," tutupnya.

Sementara itu, Ketua MKKS Riau, Safrudin, mengatakan, selama ini pihaknya sudah berupaya maksimal di lapangan, namun masih saja ada kesenjangan antara negeri dan swasta.

"Kami meminta perhatian dari Komisi V untuk memberi perhatian ke sekolah swasta, kami ini seperti hidup segan mati tak mau. Dinas Pendidikan, bina dan bantu kami, dengan jumlah siswa yang terus berkurang, kami sekarat," ujarnya. ***