PEKANBARU, GORIAU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, menyebutkan, masih banyak pejabat yang belum sadar akan peruntukan aset yang 'dipinjamkan' pemerintah.

Tidak sedikit dari mereka yang masih ingin 'menguasai' aset pemerintah. "Masih ada yang belum sadar, bukan kewenangan kita ya kembalikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, Minggu (9/8/2015) di Pekanbaru.

Salah satunya adalah aset mobil dinas yang selalu menjadi 'incaran' bagi pejabat untuk 'dikuasai'. "Kita akan menata kembali, apa yang sudah kita beli akan disesuaikan penggunaan dengan usulan," tegas Andi.

Karena diduga beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih ada yang 'tamak' dalam menggunakan aset pemerintah. "Penataan ini kita lakukan agar tahu siapa yang sudah dapat dan siapa yang belum," tambah Andi.

"Artinya ini bukan masalah suka atau tidak suka, penertiban aset akan menjadi prioritas. Kita juga menginstruksikan kepada setiap pimpinan SKPD untuk melakukan penetapan aset di instansi masing-masing," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menyoroti aset Pemprov Riau berupa kendaraan mobil dinas eks Anggota DPRD Riau.

Dimana disinyalir masih ada yang belum mengembalikan mobil dinas. Dimana berdasarkan pengembangan kasus suap pengesahan APBD Riau Tahun 2015, mobil-mobil dinas tersebut diduga sebagai gratifikasi percepatan pengesahan.

Kasus dugaan suap APBD Riau Tahun 2015 sejauh ini telah menyeret beberapa orang tersangka, diantaranya. Gubernur Riau Non Aktif H Annas Maamun dan mantan Anggota DPRD Riau A Kirjauhari.***