PEKANBARU – Kinerja PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau, dinilai belum optimal. Berdasarkan data dari Komisi III DPRD Riau, sejak berdiri tahun 2003 hingga 2024, total dividen yang disetorkan perusahaan ini hanya mencapai Rp24,5 miliar.

"Nilai ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan BUMD lainnya. Selama 21 tahun berdiri, kontribusinya hanya Rp24 miliar lebih," ungkap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, Jumat (16/5/2025).

Selain minimnya kontribusi dividen, Edi juga menyoroti tingginya angka kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di PT PER. Ia menyebutkan angka NPL PT PER mencapai 6,03 persen, melampaui ambang batas ideal yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 5 persen.

"Angka kredit macetnya cukup tinggi. Sebagian besar berasal dari debitur dengan pinjaman besar yang tidak tertagih," jelas politisi Partai Gerindra itu.

Ia juga menilai penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih rendah. Padahal, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Penyaluran kredit untuk UMKM belum menunjukkan kepedulian yang maksimal," tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi III mendorong peningkatan sinergi antara PT PER, anak perusahaannya BPR Duta Perdana, dan PT JAMKRIDA Riau sebagai lembaga penjamin kredit.

Anggota Komisi III lainnya, Disky, turut mengkritik lemahnya promosi PT PER kepada masyarakat. Ia menilai masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan dan manfaat dari lembaga pembiayaan milik daerah tersebut.

"Selama ini PT PER belum dikenal luas. Sosialisasinya kurang. Harus lebih aktif menjangkau masyarakat," ujar Ketua Fraksi PAN itu.

Disky juga mendorong PT PER untuk lebih kreatif dalam mencari debitur berkualitas dan tidak hanya menunggu.

"Harus jemput bola. Jangan kalah sama pinjol (pinjaman online)," pungkasnya.

Sebagai informasi, PT PER merupakan perusahaan pembiayaan milik Pemprov Riau yang menawarkan berbagai produk kredit, dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ***