PEKANBARU, GORIAU.COM - Hubungan penyelenggara dan pengawas Pemilu semestinya harus harmonis. Sehingga, harapan masyarakat agar Pemilu berjalan lancar dan berkualitas tercapai. Namun, hal ini sedang menjadi sorotan publik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 2013.

Kenapa tidak, KPU Riau sebagai penyelenggara Pilgubri mulai tidak harminis dengan mitra kerjanya Bawaslu. Apalagi, saat ini KPU Riau dihadapkan dengan persoalan internal mereka, yakni dipecatnya sekretaris KPU Riau Syahrizal oleh komisiner.

Tanda-tanda hubungan KPU dan Bawaslu tidak mesra sudah terlihat sejak semula. Karena Bawaslu terus melancarkan kritikan kepada KPU Riau. Hal ini diawali dengan proses verifikasi parpol yang dilakukan KPU Riau sejak beberapa bulan lalu.

Retaknya hubungan kedua lembaga ini juga ditandai dengan aroma kecemburuan Bawaslu Riau dalam persolan anggaran di APBD. Di mana KPU mengajukan anggaran Rp282 miliar, bisa terkabul dengan jumlah Rp250 miliar di APBD murni 2013 dan Rp32 miliar di APBD perubahan.

Sedangkan Bawaslu Riau mengajukan anggaran awalnya Rp79 miliar. Namun atas usulan komisi A DPRD Riau, anggaran dipangkas menjadi Rp69 miliar. Tetapi, yang bisa dikabulkan di APBD murni 2013 hanya Rp10 miliar. Itupun belum bisa dicairkan satu rupiahpun hingga sekarang. Sedangkan anggaran KPU sudah cair dua kali dengan urusan birokrasi yang gampangan.

Terlepas dari persoakan tersebut, kedua lembaga ini diperparah ulah kebijakan KPU Riau yang tidak merespon surat Bawaslu. Hal ini terjadi berkali-kali, sehingga Bawaslu tidak bisa mengecek beberapa dokumen persyaratan baik caleg maupun Bacagubri-Bacawagubri demi kepentingan pengawasan. Adapun surat Bawaslu yang tidak dipedulikan KPU terkait permohonan fotokopi berkas persyaratan pasangan balon gubri-wagubri.

Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan mengatakan, permohonan fotokopi berkas persyaratan pasangan Balon Gubri-Wagubri merupakan permohonan yang wajar. Permintaan tersebut berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Dalam pasal 75 ayat 1, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu provinsi neliputi dua hal.

"Itu jelas pada huruf a, bahwa Bawaslu berkewajiban mengawasi pemilu. Pada angka dua, diatur bahwa pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD dan pencalonan gubernur," ujarnya, Jumat (14/6/2013).

Pada tanggal 23-29 Mei lalu, usai penerimaan pendaftaran Bacagubri-Bacawagubri di KPU Riau, Bawaslu Riau langsung meminta fotokopi persyaratan semua bakal pasangan balon tersebut. Namun, permintaan itu tidak direspon KPU.

Ditunggu 10 hari, permintaan Bawaslu tidak kunjung dikabulkan, sehingga permintaan untuk keduakalinya dilayangkan.

"surat kami bernomor 113/Bawaslu-Riau/VI/2013 tidak direspon, dan kami surati kembali KPU," katanya.

Tetapi, sampai saat ini, Bawaslu tidak kunjung mendapatkan apa yang menjadi permintaannya. Padahal permintaan fotokopi berkas tersebut semata-mata demi kepentingan pengawasan.

Fenomena, baik internal KPU Riau maupun hubungannya dengan Bawaslu yang tidak harmonis, tentu dikhawatirkan banyak pihak jalannya Pilgubri tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, ketua Bawaslu Riau, Edy Syarifuddin berharap KPU menyikapi persoalan dengan baik.(kha)