PEKANBARU, GORIAU.COM - Terdakwa kasus korupsi tanggul mekanik di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Indragiri Hilir (Inhil), Ir Syafrinal Hedi MM akhirnya divonis 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hilir itu masih pikir-pikir terhadap putusan hakim.

Pada sidang, Kamis (10/10/2013) pukul 17.00 Wib, hakim JPL Tobing memutuskan terdakwa 6 Tahun penjara dan denda Rp. 500jt subsider 6 bulan kurungan. Selanjutnya hakim juga memutuskan untuk uang pengganti sebesar Rp. 3.516.871.620 subsider 3th penjara, apabila tidak bayar selama sebulan setelah putusan dibacakan, maka harta terdakwa dapat disita oleh jaksa.

Pada sidang sebelumnya (28/08/2013), Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji akan mengembalikan uang yang diterimanya. Dalam dugaan korupsi ini, terdakwa mengakui menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

‘’Uangnya saya terima bertahap melalui rekening. Dikirim oleh bendahara dinas,’’ ujarnya menjelaskan korupsi proyek yang bernilai sekitar Rp 9 miliar tersebut.

Terkait uang itu, terdakwa mengaku sudah tak ingat lagi digunakan untuk apa. Selain dirinya, dikatakan terdakwa pula ada sekitar Rp2,5 miliar uang yang dibagikan ke beberapa pihak. ’’Untuk yang terlibat. Salah satunya, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),'' ungkapnya.

Terungkap pula, uang yang dikorupsi dari proyek ini, sekitar Rp 1,5 miliar digunakan untuk menutupi anggaran sejumlah proyek di Dishutbun Inhil, tahun 2006 dan 2007. ''Ada anggaran yang kurang pada proyek 2006 dan 2007. Supaya tidak menjadi temuan, dialihkan kesana anggarannya,’’ katanya lagi.

Dugaan Korupsi ini terjadi pada tahun 2008 saat Dishutbun Inhil mencetuskan rencana untuk mengendalikan kerusakan lahan dan hutan akibat perembesan air laut melalui proyek ini dengan anggaran Rp 10 miliar dan realisasi Rp 9 miliar.

Proyek yang dibangun ini selesai dalam tahap pembangunan, namun tanggul yang dibangun tidak dibangun sesuai kontrak hingga tidak bertahan lama. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp5,4 miliar.

Atas dugaan korupsi yang menjeratnya, terdakwa dikenai pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia juga dijerat pasal 3 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ***